Panglima TNI: Siapapun Berniat Gagalkan Pelantikan Presiden, Berhadapan Dengan TNI
Merdeka.com - Pemerintah berulang kali mengeluarkan narasi bahwa aksi demo mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu. Tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bakal bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.
"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9). Seperti dilansir Antara.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kapan Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Panglima TNI? Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang menjabat sejak 2017 sampai 2021.
-
Apa yang dilakukan Hadi Tjahjanto terhadap prajurit marinir? 'Marinir? Coba saya cek marinir beneran apa enggak,' kata Hadi Tjahjanto.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Bagaimana cara Hadi Tjahjanto mengetes prajurit? 'Marinir!' kata Haji Tjahjanto sambil berteriak.'Aua, aua, aua, yes,' jawab prajurit sambil mengepalkan tangan ke muka.'Berarti Marinir beneran,' kata Hadi sambil bergerak pergi meninggalkan prajurit tersebut.
Dalam aksi unjuk rasa, tugas TNI adalah mendukung dan memberikan bantuan kepada Polri untuk menjalankan tugas keamanan. TNI bersama polisi melakukan berbagai upaya pengamanan, termasuk di sekitar Gedung DPR maupun obyek vital lainnya.
Hadi merinci ada enam titik untuk pengamanan dua tempat strategis itu yang ditempatkan personel, yakni kawasan Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut, pintu utama Gedung DPR-MPR. Lalu, di depan BPK Pejompongan, persimpangan Slipi yang mengarah ke Petamburan dan Palmerah, serta pintu belakang Gedung DPR-MPR.
Sebelumnya Menko Polhukam Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR RI yang dimulai secara elegan serta damai berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.
Wiranto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR RI sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 yang akan berlangsung 1 Oktober 2019 mendatang.
Bahkan lebih lanjut, menurut Wiranto gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang.
"Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI. Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas," kata Wiranto.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca SelengkapnyaCalon Presiden Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah cepat TNI memproses anggotanya yang menganiaya relawan.
Baca SelengkapnyaAndika pun menanggapi soal aksi pencopotan baliho yang dialami Ganjar-Mahfud di daerah
Baca SelengkapnyaJokowi meminta Agus berkolaborasi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat terkait penanganan Papua.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaGanjar memastikan akan mengawal kasus penganiayaan relawan oleh anggota TNI.
Baca SelengkapnyaCalon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca Selengkapnya