Panitia ajukan izin bakti sosial untuk deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar

Merdeka.com - Deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar hingga kini belum mengantongi izin, lantaran panitia mengajukan izin di dua instansi dengan tema berbeda. Hal ini dibenarkan oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Polisi Irwan Anwar.

"Ke Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang) panitia masukkan surat permintaan izin untuk kegiatan bakti sosial untuk Lombok dan Bali, makanya Kesbang keluarkan izin. Tapi ke kita, permintaan izinnya mengenai deklarasi #2019GantiPresiden. Ini prinsip bagi kami," kata Irwan Anwar kepada wartawan di Makassar, Jumat (10/8).

Sesuai Peraturan Pemerintah RI No 5 tahun 2017 juga Peraturan Kapolri No 7 tahun 2012, paling tidak ada lima persyaratan surat yang harus dipenuhi panitia untuk menggelar kegiatan. Antara lain surat ke Polrestabes, izin pemilik tempat.

"Hingga hari ini baru satu surat yang dipenuhi yakni surat permohonan izin ke Polrestabes, selebihnya belum seperti surat ke Kesbang yang harus direvisi, surat izin ke RS Pelamonia karena rencana lokasi kegiatan di depan rumah sakit itu. Sepanjang semuanya sudah dipenuhi, barulah kita keluarkan izin," tandas Irwan Anwar.

Bagian hukum dari Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sulsel, Muhammad Amin mengakui kekeliruan tema surat permohonan yang diajukan ke Badan Kesbang dan Polrestabes Makassar.

"Kesepakatan kami, kegiatan tersebut digabung yakni deklarasi #2019GantiPresiden dan bakti sosial untuk Lombok dan Bali. Kita segera lengkapi suratnya," kata Muhammad Amin.

Deklarasi rencananya digelar hari Minggu (12/8), di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Deklarasi akan dihadiri Neno Warisman.

Massa yang akan hadir dalam kegiatan tersebut diperkirakan dua ribu orang. Berasal dari daerah-daerah terdekat dari Kota Makassar yakni Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar.