Panji Gumilang Temui Tim Investigasi Hari Ini Buntut Ragam Polemik Ponpes Al-Zaytun

Merdeka.com - Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dijadwalkan bertemu dengan pimpinan lembaga pendidikan Al-Zaytun, Panji Gumilang pada Jumat (23/6).

Mereka akan melakukan dialog dan permintaan klarifikasi tentang kontroversi dan polemik yang terjadi baru-baru ini.

Diketahui, tim investigasi ini dibentuk untuk mengumpulkan data, meminta klarifikasi dugaan ajaran sesat hingga pelecehan seksual yang terjadi di dalam lembaga tersebut.

Panji Gumilang dikabarkan berangkat ke Kota Bandung dari Indramayu setelah Salat Jumat. Jika sesuai jadwal, maka ia akan bertemu dengan tim investigasi pada sore di Gedung Sate.

"Ya, (Panji Gumilang) sudah akan hadir," kata Kepala Badan Kesbangpol Pemprov Jabar, Iip Hidajat, singkat.

Tim Investigasi Ponpes Al Zaytun

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan tim investigasi akan bekerja selama tujuh hari sejak Senin (19/6) untuk melakukan investigasi, mengumpulkan fakta sekaligus melakukan dialog dengan pengurus Al-Zaytun.

Tim investigasi tersebut terdiri dari unsur Pemprov Jabar, Kementerian Agama, MUI Jabar, Ormas Islam, Polisi hingga kejaksaan.

"Karena prinsip kita harus hati-hati berkeadilan dan tabayyun. Jadi diberi ruang itu dulu. Nanti akan bekerja selama 7 hari, nanti kita lihat hasilnya," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD juga tak mau buru-buru memberikan keputusan untuk lembaga pendidikan Al-Zaytun.

"Masih dipelajari karena itu kan fenomena yang baru. Kita ga boleh sembarangan menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," terang dia usa memberikan kuliah umum di Unpas, Bandung, Kamis (22/6).

Jika Ditemukan Pelanggaran Hukum

Nantinya, hasil keputusan dari tim harus dihargai, termasuk jika menemukan adanya dugaan pelanggaran, pihak Al-Zaytun harus taat hukum. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik harus diakhiri.

"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak nanti kita dalami.

Disinggung mengenai pernyataan MUI Indramayu yang menyatakan bahwa Al-Zaytun tidak sesuai dengan ajaran islam, Mahfud juga enggan memberikan tanggapan secara detil.

"Kita dalami tidak sesuainya apa. Saya belum tahu apa ketidaksesuaiannya. Kan nanti ada urusannya. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu kemenag. Kan gitu. Kita belum tau masalahnya dimana sebenarnya," jelas dia. (mdk/lia)