Pansel sambangi KPK untuk minta cek nama-nama pendaftar BPKH

Merdeka.com - Panitia seleksi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Mulya Effendi Siregar mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Mulya dan anggota Pansel BPKH lainnya untuk meminta klarifikasi terhadap orang-orang yang sudah mendaftar menjadi BPKH.

Dia mengatakan ada dua catatan yang ingin diklarifikasi Pansel BPKH, yaitu kepatuhan dan pelanggaran terhadap para pendaftar.

"Kami datang untuk mengklarifikasi data-data yang disampaikan KPK. Ada dua kelompok sebetulnya yang disampaikan, masalah kepatuhan dan pelanggaran ketentuan. Semua kita tanyakan," ujar Mulya, Kamis (23/2).

Dia menambahkan, klarifikasi tidak hanya diminta Pansel BPKH kepada KPK saja. Beberapa otoritas lain yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan dan penegakan hukum juga diikutsertakan dalam proses seleksi ini.

"Itu harus meminta pendapat berbagai instansi dan juga pendapat masyarakat. Pendapat instansi itu di antaranya adalah KPK, OJK, PPATK, Ditjen pajak," ucapnya.

Seleksi BPKH pada tahapan pertama sudah dilaksanakan sejak 16 - 27 Desember 2016. Kemudian diperpanjang dari 9 - 23 Januari 2017. Nantinya, Pansel akan memverifikasi nama-nama peserta yang telah mendaftar BPKH untuk ditindaklanjuti.

Pansel BPKH terdiri dari 9 termasuk Mulya Effendi sebagai ketua, Yunus Husein, mantan ketua PPATK yang menjabat sebagai wakil ketua Pansel, sekretaris jenderal Kementerian Agama Nursyam sebagai sekretaris dan 6 orang sebagai anggota.