Follow
Pansus angket KPK dinilai berlebihan dan mengkhawatirkan
Merdeka.com - Para aktivis dan pegiat antikorupsi di Yogyakarta menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR. Penolakan para pegiat antikorupsi yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan ini disampaikan di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Selasa (13/6) malam.
Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto mengatakan, apa yang dilakukan oleh DPR terkait hak angket KPK sudah mengkhawatirkan. Dia menilai, langkah DPR sudah berlebihan dalam hak angket KPK.
"Seluruh elemen yang sepakat dengan antikorupsi harus menolak hak angket ini. Para pejuang antikorupsi mesti terus melipatgandakan energi dan jaringan," katanya di Pukat UGM, Yogyakarta, Selasa (13/6) malam.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Apa yang Rektor Unika tolak? Namun permintaan itu ditolak. Rektor Unika menegaskan bahwa kampus harus menyuarakan kebenaran dan harus bersikap netral dalam politik.
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
Penolakan terhadap hak angket, dia mengungkapkan, harus digalakkan lewat media sosial maupun media mainstream. Tujuannya untuk menanamkan kepada masyarakat agar menolak hak angket dan mendukung gerakan antikorupsi.
"Korupsi itu dosa. Ini harus ditanamkan di hati masyarakat. Jangan sampai generasi mendatang dihidupi dari hasil korupsi," tutur Sigit.
Untuk menolak hak angket, peneliti Pukat UGM Zaenurrohman mengatakan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pusat kajian antikorupsi di kampus-kampus di Indonesia untuk menolak hak angket. Berdasarkan informasi yang dimilikinya, DPR kemungkinan bakal mensosialisasikan hak angket itu ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
"Semula hak angket KPK hendak minta rekaman politisi Miryam S Haryani dibuka. Tetapi justru saat ini mengarak pada pelemahan KPK. Sejumlah partai yang awalnya sebagai pendukung pemerintah kemudian balik kanan memberi dukungan hak angket KPK, seperti PDI Perjuangan, PPP, NasDem dan Hanura. Hak angket saat ini salah alamat dan berkembang pada wacana revisi UU KPK," tegasnya.
Melihat gelagat sejumlah partai pendukung pemerintah yang mendukung hak angket KPK, Zaenurrohman mempertanyakan, konsistensi partai-partai tersebut. Untuk mengatasi permasalahan hak angket KPK ini diperlukan ketegasan dari Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi harus berdiri paling depan dalam mendukung KPK," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca Selengkapnya
Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?
Baca Selengkapnya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Cak Imin memastikan partainya akan ikut mendukung hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Baca Selengkapnya
Apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya