Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus Pelindo II untuk Benahi BUMN atau Pemerasan Politik?

Pansus Pelindo II untuk Benahi BUMN atau Pemerasan Politik?

Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami kemerosotan. Karena itu, sangat wajar di tengah situasi sekarang ini publik melihat sinis ketika DPR membentuk Pansus Pelindo II.

"Sebab, meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja," ujar Arbi Sanit dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Menurut Arbi, jika memang pansus ini serius menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II, sebenarnya memang cukup punya alasan formal karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II. Tetapi asumsinya penggunaan pansus hak angket itu ada tahapannya yakni ketika dianggap ada pelanggaran atas undang-undang bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat.

Orang lain juga bertanya?

Nah, dengan logika itu dan dikaitkan dengan yang sekarang berkembang maka pembentukan pansus ini memang bukan ditujukan untuk bersih-bersih. Melainkan hanya untuk tujuan politik saja.

"Karena yang namanya angket itu kan senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk ngurusi dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya "pemerasan politik" oleh kelompok tertentu," ujarnya.

Anggapan seperti itu juga menurut Arbi sangat wajar karena selain kepercayaan publik terus merosot terhadap DPR, kinerja lembaga DPR dalam satu tahun pertama periode ini juga sangat jeblok. Makanya, sekarang ini publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit untuk dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan.

"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," jelasnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik
Bersih-Bersih BUMN Jadi Langkah Penting Kembalikan Kepercayaan Publik

Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024

Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Bakal Terus Berantas Korupsi di BUMN Hingga Masa Jabatan Berakhir
Erick Thohir Bakal Terus Berantas Korupsi di BUMN Hingga Masa Jabatan Berakhir

Program bersih-bersih BUMN bertujuan untuk memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pesiun, Erick Thohir: Tak Hanya Penjarakan Oknum Tapi Perbaikan Sistem
Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pesiun, Erick Thohir: Tak Hanya Penjarakan Oknum Tapi Perbaikan Sistem

Erick mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun.

Baca Selengkapnya
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perbaiki IPK Indonesia, Tom Lembong Sebut AMIN Bakal Kembalikan Independen KPK
Perbaiki IPK Indonesia, Tom Lembong Sebut AMIN Bakal Kembalikan Independen KPK

“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong

Baca Selengkapnya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
Pejabat Eselon II Bisa Diisi Swasta, Pengamat: Demi Hapus Perilaku Korup di Lembaga Pemerintah
Pejabat Eselon II Bisa Diisi Swasta, Pengamat: Demi Hapus Perilaku Korup di Lembaga Pemerintah

Salah satu poin yang ditekankan revisi UU ASN yakni tentang pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon II yang bisa diambil dari kalangan swasta.

Baca Selengkapnya
PSI Dorong RUU Perampasan Aset Jika Lolos di Parlemen, Kaesang: Koruptor Lebih Takut Miskin daripada Penjara
PSI Dorong RUU Perampasan Aset Jika Lolos di Parlemen, Kaesang: Koruptor Lebih Takut Miskin daripada Penjara

Namun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya