Pansus Pelindo II untuk Benahi BUMN atau Pemerasan Politik?
Merdeka.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus mengalami kemerosotan. Karena itu, sangat wajar di tengah situasi sekarang ini publik melihat sinis ketika DPR membentuk Pansus Pelindo II.
"Sebab, meski alasannya adalah untuk membongkar adanya dugaan korupsi, tetapi siapa sih yang sekarang percaya pada DPR bahwa mereka akan membersihkan korupsi? Makanya itu malah dilihat sinis oleh publik karena jangan-jangan pansus ini hanya jadi pemerasan politik saja," ujar Arbi Sanit dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Menurut Arbi, jika memang pansus ini serius menjadi forum bagi DPR dalam melakukan penyelidikan atas permasalahan di PT Pelindo II, sebenarnya memang cukup punya alasan formal karena memang faktanya ada masalah di Pelindo II. Tetapi asumsinya penggunaan pansus hak angket itu ada tahapannya yakni ketika dianggap ada pelanggaran atas undang-undang bisa dilanjutkan ke hak menyatakan pendapat.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa DPR mendukung KPK mengungkap kebocoran OTT? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang yakin PDIP akan menang di Pileg 2024? 'Persiapan kami sangat matang. Untuk legistatif tinggal menunggu efek ekor jas dari Pilpres,' sebut Kepala Badan Saksi dan Pemenangan Nasional (BSPN) wilayah Bali AA Adhi Ardana, Jum’at (13/10).
Nah, dengan logika itu dan dikaitkan dengan yang sekarang berkembang maka pembentukan pansus ini memang bukan ditujukan untuk bersih-bersih. Melainkan hanya untuk tujuan politik saja.
"Karena yang namanya angket itu kan senjatanya DPR yang bisa sampai ke Presiden. Kalau hanya untuk ngurusi dirut, akan jadi pertanyaan apa sebenarnya motif pansus ini. Jangan-jangan benar adanya dugaan bahwa pansus ini hanya "pemerasan politik" oleh kelompok tertentu," ujarnya.
Anggapan seperti itu juga menurut Arbi sangat wajar karena selain kepercayaan publik terus merosot terhadap DPR, kinerja lembaga DPR dalam satu tahun pertama periode ini juga sangat jeblok. Makanya, sekarang ini publik melihat bahwa apapun yang dilakukan DPR sulit untuk dipercaya sebagai upaya dan niat perbaikan.
"Ini kan pansus seolah-olah ingin membersihkan kotoran di pemerintah. Dan publik melihat bagaimana mau membersihkan kalau DPR sendiri dianggap lebih kotor," jelasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaRUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaProgram bersih-bersih BUMN bertujuan untuk memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaErick mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca SelengkapnyaPembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca SelengkapnyaSalah satu poin yang ditekankan revisi UU ASN yakni tentang pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon II yang bisa diambil dari kalangan swasta.
Baca SelengkapnyaNamun, kata Kaesang, meloloskan RUU tersebut di parlemen juga menjadi PR besar.
Baca SelengkapnyaPDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya