Pansus Pelindo: Lino sudah tersangka, tapi kok belum di follow up?

Merdeka.com - Ketua Pansus hak angket PT Pelindo II, Rieke Dyah Pitaloka, mempertanyakan lanjutan kasus dugaan korupsi menjerat mantan Dirut PT Pelindo, RJ Lino. Dia merasa heran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah bungkam atas kasus tersebut.

"Dirut RJ Lino yang melakukan perpanjangan dengan kerugian ini dan beberapa hal lain, dia sudah jadi tersangka tapi kok follow up-nya belum ada sampai sekarang," kata Rieke di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Meski begitu, politikus PDIP itu belum berencana mengambil sikap lebih jauh untuk mendesak penegak hukum untuk memproses kasus PT Pelindo II. Sebab, masih melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi, di antaranya Teluk Lamongan dan Teluk Bayur, untuk membandingkan pembangunan dengan pelabuhan New Priok.

"Beberapa hari ke depan kami tetap kunker ke Teluk Lamong dan Teluk Bayur. Kita akan bandingkan pembangunan dua pelabuhan itu dengan New Priok," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka kasus pengadaan crane, sejak pertengahan Desember 2015 silam. Penetapan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah tersebut menemukan dua alat bukti untuk menjeratnya.

"Dalam pengembangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi terkait Quay Container Crane di Pelindo II tahun 2010, KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RJL sebagai tersangka," ujar Plh Kabiro Humas, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, kala itu.

Lino diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan Pelindo untuk memperkaya diri. Penyalahgunaan itu terjadi ketika dia menunjuk perusahaan China untuk mendatangkan alat berat tersebut ke Pelabuhan Tanjung Priok. "RJL diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan cara memerintahkan penunjukan langsung pengadaan Quay Container Crane kepada perusahaan China," lanjutnya.

Atas perbuatannya, KPK menjerat Lino dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.