Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara Sebut Kaltim Jadi Titik Temu Keberagaman Indonesia

Merdeka.com - Tim Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hari ini bertemu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan jajaran di Samarinda. Beragam pertanyaan dilontarkan. Termasuk penilaian, dengan Kaltim jadi IKN, sekaligus menjadi titik temu keberagaman Indonesia.

Penilaian itu bukan tanpa dasar. Mengingat, Kaltim dihuni dengan keberagaman suku bangsa di pelbagai belahan wilayah Indonesia dan hidup tentram berdampingan.

"Kaltim punya kapasitas untuk jadi titik temu keberagaman bangsa, pemersatu bangsa," kata Ketua Pemindahan IKN DPR RI Zainudin Amali, saat rapat Pansus, di ruang rapat kantor UPBU Bandara APT Pranoto, Selasa (24/9).

Anggota Pansus Bambang Haryo mengingatkan, luasan lahan sekitar 49 ribu hektare yang akan dibangun sebagai pusat pemerintahan, diharapkan tidak mengorbankan potensi lahan produktif.

"Penanganan banjir dan kabut asap seperti apa? Kemudian, apakah Gubernur diajak bicara pemerintah pusat soal persiapan pemindahan IKN ini? Dan, masyarakat Kaltim harus siap menerima limpahan penduduk dari Jakarta, contoh saja soal ASN (aparatur sipil negara)," ujar Haryo.

Sementara, Hamka yang juga anggota Pansus, juga mengingatkan, masyarakat Kaltim kedepan agar kedepan, masyarakat Kaltim, Pemprov dan Pemkab, tidak jadi penonton dengan perpindahan IKN.

"Harus benar-benar disiapkan desainnya seperti apa, agar punya nilai tawar yang kuat. Kalau tidak siapkan insfrastruktur yang matang, nanti yang ambil Jakarta lagi," tegas Hamka.

Sementara, Indah Kurnia yang juga Wakil Ketua Pansus Pemindahan IKN mengatakan, dengan menjadi IKN, dipastikan banyak masyarakat luar yang pindah ke Kalimantan Timur.

"Bagaimana kesiapan, jika ASN ke sini? Meski waktu kerja Pansus pendek, Kaltim tetap indah dengan menjadi IKN, dan memberikan kontribusi yang baik bagi Indonesia," kata Indah Kurnia.

30-40 Hektare Lahan Disiapkan Jadi Pusat Pemerintahan

Gubernur Kalimantan Timur dicecar banyak pertanyaan dari tim Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI. Mulai dari soal kesiapan Kaltim menerima kedatangan ribuan ASN pemerintah pusat, hingga soal lingkungan terkait pembangunan kawasan pusat pemerintahan IKN.

Isran menjawab gamblang pertanyaan tim Pansus. Dia menjelaskan, sekitar 30-40 hektare lahan di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara menjadi pusat pemerintahan.

"Kami siapkan 180-200 ribu hektare lahan, karena kami harus ikuti kaidah lingkungan. Ada yang bilang itu terlalu luas. Bagi Kaltim, lahan seluas itu juga untuk program revitalisasi hutan," kata Isran, di hadapan Tim Pansus Pemindahan IKN, di ruang rapat Bandara APT Pranoto Samarinda, Selasa (24/9).

Dijelaskan Isran, dalam lahan seluas itu juga, di dalamnya juga akan dilakukan program peningkatan populasi Orangutan. "Lahan itu lahan negara. Hutan yang tidak lagi memproduksi kayu," ujar Isran.

"Memang, dalam kajian pemerintah, secara langsung saya tidak diajak bicara. Tapi, pemindahan IKN, pembangunan kawasan IKN, pasti ada plus minusnya. Pengembangan kawasan IKN, ada di wilayah penyangga utama Balikpapan dan Samarinda," tambah Isran.

Isran pun bicara soal potensi banjir di kawasan IKN. Menurut dia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Aman dari banjir. Karena berada di ketinggian 35 di atas permukaan laut. Soal asap, tidak masalah, Karhutla bisa dipadamkan. Cuma api asmara yang tidak bisa dipadamkan," sebut Isran berkelakar.

Isran kembali menegaskan, pembangunan kawasan IKN, memperhatikan fungsi kawasan dan lingkungan. "Tidak mungkin melanggar etika, merusak lingkungan, dan hal baii lain soal lingkungan, yang hanya akan menjadikan sorotan dunia internasional," terangnya lagi.

Masih menurut dia, sekitar 200 ribu hektare lahan yang disiapkan, sebagian besar lahan negara, dan sedikit dikuasai orang perorangan lantaran tidak mengantongi sertifikat. "Kemudian, soal APBN yang diketok tidak tergambar soal persiapan IKN, dari informasi yang saya terima, masing-masing kementerian memungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran di tahun 2020," kata Isran.

Pemkab Kukar Siapkan Revisi Tata Ruang Untuk Keperluan Ibu Kota Baru

Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPR RI, bertemu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor hari ini di Samarinda. Terkait keperluan IKN, Isran memastikan melakukan revisi tata ruang provinsi dalam waktu dekat.

Ada 4 tata ruang daerah yang akan direvisi seperti kabupaten Kutai Kartanegara, kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sebagai kawasan pusat pemerintahan ibu kota baru.

"Dan juga 2 kota penyangga utama ibu kota negara, Balikpapan dan Samarinda," kata Isran, saat rapat bersama Pansus Pemindahan IKN, di ruang rapat Bandara APT Pranoto, Samarinda, Selasa (24/9).

Ditemui usai rapat, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah memastikan, Pemkab Kukar sedang bekerja untuk revisi itu. Termasuk, soal keberadaan hutan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, yang berada di wilayah Kutai Kartanegara.

"Semua zonasi di Bukit Soeharto, dalam tata ruang kita, sudah kita identifikasi," kata Edi, Selasa (24/9) sore.

Edi menerangkan, revisi tata ruang provinsi Kalimantan Timur, tentunya berasal dari tata ruang kabupaten dan kota. "Sudah kita siapkan (revisi tata ruang). Tidak ada masalah di daerah. Kami tidak menargetkan (kapan revisi rampung). Karena ini kan proyek nasional," ujar Edi.

"Pansus bekerja cepat (hanya hingga 30 September 2019). Sebenarnya, masih banyak informasi yang bisa kita dorong, yang diperlukan pemerintah. Kita juga inginnya cepat, kita tunggu instruksi lanjut dari pusat," tambahnya.

Edi pun merespons, rencana Gubernur Isran mengeluarkan Pergub untuk memastikan lahan 180-200 ribu hektare bagi keperluan IKN. "Kalau Pak Gubernur buat kebijakan itu. Di sana kan lintas kabupaten Kukar dan PPU. Kalau aturan seperti itu, bagus. Kalau lahan, itu kan ada aturan Undang-undang, karena di sana kan kawasan hutan," kata Edi.

Baca juga:Terbang ke Kaltim, Pansus Punya Waktu Sepekan Bikin Rekomendasi Soal Ibu Kota BaruPansus Ibu Kota Negara ke Kaltim Temui Gubernur, Bupati Penajam Utara dan KukarPemerintah Lelang Jalan Tol di Ibu Kota Baru Rp15 TriliunDana Rp2 Triliun untuk Memindahkan Ibu Kota ke KalimantanBos Bappenas Sebut Potensi Kebakaran Hutan di Ibu Kota Baru Masih KecilVIDEO: Pemerintah Pastikan Tak Ada Ganti Rugi Lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru (mdk/gil)