Panwaslu Cirebon akan panggil Siswandi dan PKS terkait isu mahar politik
Merdeka.com - Kasus batalnya kandidat maju dalam pertarungan Pilkada lantaran dugaan mahar politik tidak hanya terjadi di Pilgub Jawa Timur. Kasus sama juga diduga terjadi di Pilkada Kota Cirebon. Brigjen Pol Siswandi dan Euis Fety Fatayati gagal maju di Pilwalkot Cirebon lantaran tak didukung PKS yang disebut-sebut meminta mahar miliaran rupiah.
"Terima kasih kepada partai pengusung Koalisi Umat khususnya Gerindra dan PAN yang tidak meminta mahar sedikitpun, namun salah satu partai koalisi (PKS) itu meminta mahar sampai miliaran," ujar Siswandi seperti dilansir Antara, Minggu (14/1).
Pasangan yang diusung koalisi umat ini awalnya didukung tiga partai yaitu PAN, Gerindra dan PKS. Ketiga partai ini sudah sepakat mengusung pasangan Siswandi-Euis pada Pilwalkot Cirebon. Namun PKS tidak mengeluarkan rekomendasi sampai batas akhir pendaftaran ke KPU, sehingga pasangan itu gagal maju karena kurang kursi dukungan sebagai syarat pencalonan.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Anwar Usman tidak boleh ikut sidang MK untuk PSI? Sebab diketahui, ketua umum PSI yakni Kaesang Pangarep adalah keponakan dari hakim Anwar Usman.'Jadi (yang tidak boleh) memeriksa, dan memutus perkara yang tidak ada dalam konteks partai PSI dan itu perintah atau amanat dari putusan Majelis kehormatan MK,' tegas Fajar.
-
Bagaimana kubu Prabowo-Gibran menanggapi permohonan tersebut? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana tanggapan Khofifah soal rekomendasi PAN? Khofifah mengaku terkejut atas rekomendasi yang diberikan PAN kepada dirinya untuk kembali meju sebagai Cagub pada Pilgub 2024.
Siswandi mengaku tidak turunnya rekomendasi dari PKS lantaran dia tidak sanggup memenuhi permintaan mahar partai tersebut.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cirebon, Jawa Barat langsung bereaksi. Panwaslu akan memanggil Siswandi dan PKS Kota Cirebon untuk meminta klarifikasi terkait isu mahar politik yang berhembus belakangan ini.
"Kami akan memanggil kedua belah pihak, untuk klarifikasi," kata Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo.
Susilo mengaku mendapatkan informasi terkait isu mahar politik dari media. Untuk itu pihaknya juga akan mengumpulkan data dan masukan terkait kasus tersebut. Kasus mahar politik ini, lanjut Susilo, bisa masuk dalam kategori temuan, sehingga Panwaslu tidak perlu menunggu laporan dari siapa pun.
Pemanggilan terhadap kedua belah pihak, akan dilakukan setelah Panwaslu berkoordinasi dengan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya juga terdapat pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
"Kami sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Siswandi dan PKS, namun hingga kini masih belum berhasil," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Iswandi menyayangkan sikap Polda Jabar yang memilih untuk tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan kepada Suswono atas dugaan penistaan agama.
Baca SelengkapnyaSelain meminta Sigit tak lagi ‘bermain’ di Pilkada 2024, Megawati ingin berpesan kepada pucuk tertinggi Korps Bhayangkara itu untuk insaf.
Baca SelengkapnyaSigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaSuswono dilaporkan ke Bawaslu oleh Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta
Baca SelengkapnyaHasto bercerita sempat cekcok dengan penyidik lantaran handphone dan tas yang dipegang stafnya bernama Kusnadi tiba-tiba disita.
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaSaat dipertegas, apakah dirinya sudah mendengar kabar pemanggilan Hasto oleh KPK, dia tak menjawab secara detail.
Baca Selengkapnya