Follow
Papua butuh suntikan dana Rp 608,7 miliar untuk Pilkada 2017
Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah pada 11 kabupaten dan kota di Papua yang akan dilaksanakan 2017 membutuhkan dana sebesar Rp 608,7 miliar. Jumlah itu sudah tertuang dalam naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) atau dana yang sudah disetujui untuk diserahkan ke KPU.
"Dari 11 kabupaten dan kota semuanya sudah menandatangani NPHD," ujar Komisioner KPU Papua Isak Hikoyabi
Menurutnya, dana yang dihibahkan ke KPU itu terbanyak diserap untuk pengadaan logistik dan pengiriman logistik hingga ke TPS.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas distribusi logistik Pemilu di Papua? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Apa saja yang menjadi kendala distribusi logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Kenapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua. Nilainya mencapai Rp150 juta per TPS (Tempat Pemungutan Suara). Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon. Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor.
-
Di mana biaya distribusi logistik Pemilu paling tinggi di Papua? 'Kabupaten Mamberamo Raya memang merupakan kabupaten yang mengalokasikan dana tertinggi untuk mendistribusikan logistik,'
-
Apa saja yang disiapkan Polres Rohil untuk mengantar logistik Pemilu? Andrian menyampaikan untuk lokasi TPS yang menyebrangi sungai akan disiapkan perahu bermesin. Sedangkan wilayah darat, disiapkan sepeda motor trail. 'Kita kordinasi dengan KPU terkait sarana dan prasarana yang disiapkan untuk lokasi yang sulit dijangkau,' kata Andrian.
"Apalagi bagi daerah yang hanya dapat dijangkau melalui udara sehingga harus benar-benar diperhitungkan termasuk biaya angkut menggunakan tenaga manusia," terang Isak Hikoyani yang bertugas di divisi logistik Pilkada.
Tahapan pilkada sendiri, sambung Isak, mulai dilaksanakan minggu ketiga, pada bulan Mei. Sehingga diharapkan dana tersebut mulai dicairkan.
"Pencairan harus segera dilakukan agar tahapan pilkada dapat dilaksanakan sesuai jadwal," jelas Isak kepada Antara.
11 Kabupaten dan kota di Papua yang akan melaksanakan pilkada yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Dogiai.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Untuk menjangkau TPS wilayah terpencil di wilayah Papua Tengah, KPU menggunakan helikopter dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sebanyak delapan belas sepeda motor dan delapan gerobak sapi membawa logistik Pemilu.
Baca Selengkapnya
TNI AD telah menyiapkan antisipasi pengamanan khususnya di kawasan Papua
Baca Selengkapnya
Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Jumlah logistik yang didistribusikan sebanyak 205 kotak suara dan 51.305 plus dua persen surat suara
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak di Jabar diselenggarakan di 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 627 kecamatan, 5.311 desa, dan 645 kelurahan.
Baca Selengkapnya
Bila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
Baca Selengkapnya