Papua dalam sorotan, dari anggaran hingga pejabat keluyuran

Merdeka.com - Papua kini tengah menjadi perhatian pemerintah pusat, mulai dari masalah keamanan hingga kondisi provinsi itu sendiri. Hal ini tidak luput akan banyaknya opini dari luar negeri yang seolah mengatakan bahwa Indonesia tidak mengurus wilayah paling timur tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pelanggaran-pelanggaran di dalam negeri pun menjadi salah satu hal untuk diperhatikan oleh pemerintah.

"Kita bicarakan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam negeri, misalnya pelanggaran imigrasi, ada juga perihal wartawan di Papua complain sulitnya akses liputan di sana. Semua masalah yang ada sampai sekarang dan pelanggaran imigrasi juga kita bahas," kata Luhut di gedung Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Dia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak mau disalahkan oleh berbagai pihak termasuk asing seolah-olah tidak memahami aturan. "Kami sangat memahami aturan, tapi kalau melanggar aturan negara tidak serta merta, mereka bisa mengatakan nanti pemerintah RI dapat persepsi buruk di luar negeri," ujarnya.

"Sepanjang menegakkan aturan dan kepentingan nasional kita tidak akan takut mengenai itu. Kita juga bersepakat membangun website sendiri, nantinya berfungsi menjelaskan informasi apa yang kita lakukan, khususnya menyangkut Papua, sehingga tidak akan dapat beban berita yang tidak baik, seolah-olah Indonesia tidak mempunyai perhatian kepada Papua," paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Sayangnya, hal itu justru tidak jelas ke mana habisnya.

"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas," terangnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan jika ada kekurangan anggaran di Papua maka pemerintah akan menambahnya. Akan tetapi, pejabat di Papua harus membuktikan kinerjanya secara nyata.

"Tetapi pejabat di Papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Kalau Anda lihat alokasi budget yang terbesar adalah provinsi Papua dibanding daerah lain," ujarnya. (mdk/ary)