Para politisi yang 'ingkar janji' gantung diri dan loncat dari Monas
Merdeka.com - Sesumbar para politisi bukan hal baru di negeri ini. Mereka kerap mengklaim paling bersih dan tak jarang menjatuhkan lawan. Seperti yang baru dilakukan Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman.
Habiburokhman berjanji akan terjun dari puncak Monumen Nasional (Monas) jika Teman Ahok mampu mengumpulkan 1 juta KTP pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa beberapa tahun lalu, di mana mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bernadzar akan gantung diri di Monas jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Hambalang. Janji kedua politisi ini pun tak kunjung ditunaikan meskipun mereka bersalah.
Nadzar Habiburokhman berawal dari keraguannya atas perjuangan Teman Ahok yang menargetkan terkumpul 1 juta KTP sebagai tiket masuk Ahok dalam Pilgub 2017 mendatang. Habiburokhman menilai, target 1 juta KTP hanya sebatas harapan Teman Ahok.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. #KTPdukungAhokcumaomdo???" tulis Habiburokhman dalam akun twitter resminya pada 26 Februari lalu.
Menurut Habiburokhman, Teman Ahok mengumpulkan KTP dengan cara yang tidak transparan dalam hal ini bentuk fisik formulir KTP tidak ditunjukkan kepada publik. Bahkan, kata dia, stan Teman Ahok di mall-mall nampak sepi.
"Omong kosong, saya lihat sepi. Ahok kan cagub mal kan. Di mana-mana sepi terus kok saya lihat," kata Habiburokhman.
"Saya sih enggak percaya dengan Teman Ahok. Kalau saya ngomong punya sejuta KTP juga bisa dong? Kalau cuma bohong doang," sambung Habiburokhman.
Kemarin, Minggu (19/6), Teman Ahok telah mengumumkan keberhasilannya mengumpulkan 1 juta KTP pendukung Ahok. Ini artinya janji Habiburokhman terjun dari Monas harus dibuktikan. Namun Habiburokhman masih belum mau menepati janjinya dengan alasan verifikasi KTP hanya dilakukan oleh Teman Ahok.
"Klaim 1 juta KTP tersebut sangat tidak dapat dipercaya karena satu-satunya pihak yang menghitung, memverifikasi, dan mengklaim hanyalah Teman Ahok sendiri," katanya dalam akun twitter, Senin (20/6).
"Saya menganggap klaim tersebut tak lebih dari psywar politik murahan, hanya untuk mengangkat popularitas Ahok yang banyak dibenci oleh rakyat," tambahnya.
Dia juga mempertanyakan kredibilitas Teman Ahok dengan adanya tudingan terima dana dari pengembang. "Kredibiltas Teman Ahok saya sangat ragu, hal ini juga terkait tuduhan aliran dana Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi kepada mereka," tandasnya.
Nazar Habiburokhman mengingatkan kita pada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Anas juga pernah bernazar gantung di Monas jika dirinya terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam megaproyek di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi soal bahan bakar minyak (BBM) di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat 9 Maret 2012.
"Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di monas (monumen nasional)," tegasnya .
Menurut Anas, pernyataan Nazaruddin yang mengaitkan dirinya dengan korupsi proyek Hambalang merupakan fitnah. Dia juga meminta agar KPK tidak terpengaruh dengan ucapan Nazaruddin.
"Tidak ada pemanggilan. Saya tegaskan ya, KPK sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa, karena itu kan asalnya ocehan dan karangan yang tidak jelas, ngapain repot-repot," tuturnya.
Pada 24 September 2014, Anas divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta oleh KPK karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan megaproyek Hambalang. Meski demikian, Anas tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah sehingga janji gantung diri di Monas tidak akan dia lakukan.
"Kembalikan ke fakta-fakta persidangan, tidak ada sebiji sawi pun yang terkait Hambalang," tegas Anas.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaAda beragam alasan yang menjadi penyebab lima saksi AMIN mengundurkan diri.
Baca SelengkapnyaKepala daerah rela mundur demi maju sebagai caleg di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebanyak 19 anggota DPR RI terpilih mundur karena maju Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh dokumen pendaftaran AMIN yang diserahkan ke KPU dinyatakan memenuhi syarat.
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan KTP sebagai Kabar itu terungkap dari unggahan Instagram @vindes.ig. Mengetahui kabar tersebut, Vincent Rompies tampak kaget dan tak menyangka.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaKelompok relawan ini mengaku belum berdiskusi secara langsung soal gerakan dan perlawanan ini dengan pasangan capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaSejumlah pejabat rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud memenangkan Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya