Para veteran yang semakin tergerus zaman

Merdeka.com - Hari Pahlawan pada 10 November saban tahun selalu diperingati di Indonesia. Bangsa ini diajak merenung dan meresapi nilai-nilai perjuangan saat merintis dan mempertahankan kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, kini masyarakat hanya bisa mengenang para pahlawan. Di samping itu, ada kaum veteran yang jasanya tak kalah penting. Mereka terkadang berada dalam kondisi sulit dan mengemban tugas penting. Seperti menyusup, membangun kontak dengan pihak luar buat mendapatkan senjata, berada di garis depan dan terlibat baku tembak dengan musuh, berjuang dalam diplomasi, hingga membawa dokumen penting.

Hanya saja, nasib para veteran ternyata tak juga berubah seiring zaman. Mereka seolah terseok-seok mempertahankan hidup sehari-hari, dan semakin tergerus zaman. Jumlah tunjangan tak seberapa membuat kebanyakan dari mereka hidup sengsara. Merdeka.com mencoba merangkum beberapa kilasan peristiwa soal nasib para veteran di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kisah Sugeng, veteran yang tetap berjuang buat hidup hingga tua

10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sayang, masih banyak mereka yang berjasa dalam meraih kemerdekaan tersisihkan.Bahkan para pejuang veteran sudah senja tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Sugeng Hadisuyatna, warga Plumbungan, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta adalah salah satunya. Kakek dikaruniai 17 cucu dan 8 cicit ini pernah menjadi anggota Pembela Tanah Air (PETA), dan anggota Batalyon 10 Yogyakarta saat perang kemerdekaan.Sehari-hari, Sugeng yang lahir pada 1926 kini tetap bekerja sebagai petani. Di masa tuanya, dia masih harus berjuang mengayun cangkul buat mendapatkan sesuap nasi."Sekarang jadi petani. Ke ladang. Kalau enggak ke ladang, mau makan apa?" kata Sugeng saat ditemui wartawan di rumahnya, Selasa (10/11).Perjuangan Sugeng saat mempertahankan kemerdekaan tidak mudah. Harta dan nyawa dipertaruhkannya buat memperjuangkan kebebasan. Pada 1948 saat Belanda mencoba menduduki Yogyakarta, rumah milik Sugeng ikut dibakar pasukan Belanda."Rumah saya limasan 5 habis dibakar Belanda tahun 1948, karena ada tentara mereka yang mati ditembak pejuang. Habis semua barang-barang," kenang Sugeng.Perjalanan bersama veteran lainnya bermula pada 1944. Saat itu, Sugeng dan beberapa warga mendaftarkan diri ke PETA yang merupakan bentukan Jepang. Di PETA, Sugeng berpangkat Gyuhei, di PETA DAI.IV.Daidan, Gunungkidul."Tapi terus kan dibubarkan. Lalu saya masuk ke Batalyon 10 Yogyakarta bersama yang lain. Tugasnya menghadang sekutu di Ambarawa. Di sana kakak saya mati ditembak sekutu," ujar Sugeng.Karena kejadian itu, sang ibu memintanya keluar dari Batalyon. Keluarganya tidak ingin kehilangan anggota keluarga lagi. Lantas pada 1946, dia pun memutuskan keluar dari Batalyon 10. Namun itu bukan akhir dari perjuangannya. Secara diam-diam dia mengumpulkan logistik untuk dikirim ke pejuang. Dia sendiri yang mengantarnya."Itu perjuangan saya untuk negara. Saya tidak mau memelas bantuan. Sekarang ini saya juga makan dari keringat sendiri, belum pernah ada bantuan dari pemerintah," ucap Sugeng.

Usai merdeka, pejuang Rusmina kerja di bioskop hingga jual kemplang

Kisah hidup Rusmina (99) memang mengharukan. Bukannya menikmati hasil perjuangan dan pengorbanannya, dia harus menjalani kehidupan yang pahit usai kemerdekaan Indonesia.

Kepada merdeka.com, Rusmina mengaku tidak menyesal menjadi pejuang. Bahkan, dia bangga memiliki pengalaman yang bisa dibagi dengan generasi penerus meski nasibnya tak sesuai harapan.

"Alhamdulillah senang. Ngapain nyesel, malah bangga jadi pejuang," ujar nenek Rusmina di Panti Jompo Tresna Werdha Teratai Palembang, Kamis (13/8).

Rusmina mengatakan, dia mendapatkan suami orang Palembang dan tinggal di kota itu. Namun, di tahun 1962, suami tercinta meninggal dunia disusul anak semata wayangnya yang keburu dipanggil tuhan tahun 1965. Sejak itu, dia hidup sebatang kara tanpa arah.

Terlebih semua harta benda dan surat-surat tentang statusnya sebagai pejuang kemerdekaan hilang dicuri orang.

Untuk menyambung hidup, Rusmina berusaha mencari pekerjaan. Beruntung, ada seorang tentara berpangkat perwira menawarkan pekerjaan di salah satu bioskop di kawasan Jalan Letkol Iskandar Palembang. Di sana, dia bertugas sebagai tukang karcis masuk.

Tak lama, Rusmina di-PHK. Kemudian, dia bekerja lagi di bioskop yang lain di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Lagi-lagi, wanita kelahiran 22 Agustus 1916 itu harus menelan pil pahit karena masuk dalam daftar karyawan yang diberhentikan.

"Enak juga kerja di bioskop, bisa nonton film sepuasnya gratis pula. Lumayan dapat kerjaan," kata dia.

Pusing mencari pekerjaan, pejuang Rusmina memilih berdagang. Dia berjualan kemplang, makanan khas Palembang, di Pasar Cinde Palembang. Jarak tempat dagangannya itu dekat dengan tempat tinggalnya di sebuah gubuk reot di belakang pasar.

"Walaupun jelek, saya mengontrak. Uangnya dari hasil jualan kemplang," tuturnya.

Pada tahun 2009, Rusmina bertemu dengan seseorang dan mengajaknya tinggal di panti jompo milik Dinas Sosial Palembang. Sejak itu, dia tinggal bersama 63 penghuni panti. Dia ditempatkan di kamar berukuran 3x5 meter dengan satu tempat tidur.

"Orang di panti dulu manggil saya Mak Kemplang karena saya pernah jualan kemplang. Sekarang tidak lagi," pungkasnya.

Kecewa digusur, mantan pejuang di Makassar bakar bintang tanda jasa

Di peringatan Hari Pahlawan, sejumlah purnawirawan TNI AD dan mantan pejuang membakar piagam bintang tanda jasa yang diberikan negara atas jasanya tepat di depan Monumen Mandala, Makassar, Sulawesi Selatan.Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Sulsel Letkol Purnawirawan Goeltom mengatakan, pembakaran bintang jasa tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap negara yang tidak memberikan haknya sebagai mantan pejuang."Bintang jasa ini kami sepakat membakarnya karena negara tidak peduli lagi terhadap hak kami atas kepemilikan rumah yang sudah ditinggali puluhan tahun lamanya," jelasnya di sela-sela aksi, Selasa (10/11) seperti dikutip Antara.Purnawirawan lainnya mengatakan, bintang tanda jasa diberikan negara terhadap mantan pejuang selama ini tidak dirasakan manfaatnya, sementara hak kehidupan selalu diusik negara.Pemilik piagam Bintang Gerilya dan Satya Lencana peristiwa aksi militer itu menyebutkan, penghargaan diperolehnya itu atas perjuangan membela negara pada masa lalu, namun kini harus kandas karena rumahnya akan digusur."Kami hanya menuntut hak kehidupan yang selama ini kami berikan kepada negara, mengapa harus kami yang harus disingkirkan. Kami berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan itu," harapnya.Sebelumnya puluhan istri, anak dan keluarga purnawirawan mengatasnamakan FKPRN menggelar aksi upacara sebagai bentuk penolakan penggusuran dari pihak TNI Kodam VII Wirabuana dalam waktu dekat di sejumlah lokasi di Makassar.Rencananya Pengadilan Negeri Makassar akan melakukan eksekusi terhadap 63 rumah dinas TNI AD di jalan Cenderawasih, Garuda, Mappanyukki, Rajawali, Buntu Terpedo dan Mappaoddang.Rumah tersebut akan diambil alih TNI terkait lahan negara, padahal lahan dan rumah tersebut sudah ditinggali keluarga purnawirawan tersebut sejak puluhan tahun lalu.Sekretaris Jenderal FKPRN Sulsel Herman A Kendek menambahkan pihaknya sudah melakukan upaya hukum atas upaya pengosongan lahan tersebut tetapi mandek di tengah jalan.Selain itu pihaknya juga telah menempuh jalur politik pada 2012 lalu di tingkat DPRD Kota sehingga disepakati tidak ada penggusuran dan dikeluarkan Moratorium tidak boleh dilakukan pengosongan rumah dengan dalil apa pun."Kami sudah bertemu dengan Sekretaris Negara serta Menteri Pertahanan terkait permasalahan ini. Bukan hanya di Makassar tapi di daerah lain kasusnya sama. Rabu besok, perwakilan FKPRN pusat akan difasilitasi bertemu Panglima TNI dan Menteri pertahanan untuk membahas solusinya," ujar dia.Herman menambahkan keputusan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 serta Moratorium.Aksi upacara itu juga dilakukan peragaan kehadiran lima Pahlawan Nasional seperti Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Sukarno, Suharto. Selain itu penandatangan kain putih dan amanah aksi sebagai simbol penolakan akan diserahkan ke pengadilan sebagai bentuk protes. (mdk/ary)