Paripurna DPR sahkan 9 Komisioner KPI periode 2016-2019
Merdeka.com - Paripurna DPR sahkan 9 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019. 9 Komisioner KPI terpilih secara voting usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR, Selasa (19/7).
"Apakah laporan Komisi I DPR RI terhadap uji kelayakan calon Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019 dapat disetujui?" tanya Fadli di ruang rapat paripurna Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
Sebagian besar anggota menjawab setuju atas laporan hasil uji kelayakan komisi I terhadap 9 calon anggota KPI itu. Namun, ada pula anggota dewan yang melontarkan interupsi. Dia adalah anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang KPID DKI Jakarta lakukan untuk perempuan dan penyiaran digital? 'Sangat penting ya peran perempuan di dalam konteks penyiaran, karena kita tahu 56 persen penonton televisi adalah kaum perempuan. Dan kaum perempuan ini adalah juga yang menjaga tontonan yang pantas, atau layak untuk disaksikan oleh anak-anak,' ujar Nezar dalam acara Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran dengan deklarasi dan literasi di Jakarta, Selasa (5/12).
-
Apa yang menjadi peran penting TVRI dalam dunia penyiaran Indonesia? TVRI tentu berperan penting dalam perkembangan dunia penyiaran negara Indonesia.
-
Kenapa KPID DKI Jakarta anggap perempuan penting di dunia penyiaran? Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo mengatakan, perempuan adalah garda terdepan bagi kehidupan di masyarakat. Karena itu, perannya dalam dunia penyiaran sangat dibutuhkan. 'Perempuan adalah dermaga dan taman ilmu bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya, maka perempuan ini memegang peranan yang sangat penting bagi keluarga dan kehidupan Masyarakat dari dampak penyiaran.' ucapnya.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
Sebelum diketuk palu, Akbar meminta kepada 9 calon komisioner KPI itu untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai yang diamanatkan undang-undang.
"Tolong jaga ruang publik demi masa depan bangsa kita. Jangan sampai kalian yang dipilih ini hanya untuk menjadi posisi saja," kata Akbar.
Selesai Akbar menyatakan pendapat, Fadli langsung bertanya kembali kepada anggota dewan apakah keputusan ini bisa disahkan atau tidak.
Seluruh anggota dewan yang mengikuti rapat sontak berteriak 'setuju'. Fadli pun langsung mengetuk palu tanda disahkannya 9 komisioner KPI yang baru.
Tetapi, lagi-lagi, setelah disetujui, datang interupsi dari anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya. Dia meminta kepada komisioner terpilih untuk menjaga dan mengawasi lebih ketat tayangan televisi di Indonesia agar lebih berkualitas.
"Kami berharap komisioner KPI bisa mengontrol tayangan televisi dan diseleksi kembali," ujar Tantowi.
Adapun 9 nama komisioner KPI yang disahkan tersebut adalah:
1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga
7. Mayong Suryo Laksono
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela
9. Agung Suprio
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Baca Selengkapnya11 Anggota komite yang telah ditetapkan tersebut akan mulai melaksanakan tugas mulai 1 September 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban
Baca SelengkapnyaJokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana pembentukan AKD sebagai langkah DPR mengakomodir kemungkinan penambahan kementerian di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDiketahui, bakal ada sembilan nama yang akan menjadi anggota Pansel yang terdiri dari lima unsur pemerintah dan empat masyarakat.
Baca SelengkapnyaKPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca SelengkapnyaPuan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya