Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pariwisata Wakatobi diprediksi raup devisa USD 500 juta pada 2019

Pariwisata Wakatobi diprediksi raup devisa USD 500 juta pada 2019 Ilustrasi uang. ©Shutterstock/mangostock

Merdeka.com - Bupati Wakatobi Hugua berharap terbentuknya Badan Otorita Pariwisata Wakatobi, Sulawesi Tenggara bisa mendatangkan devisa senilai USD 500 juta di tahun 2019. Ini menjadi lompatan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"10 Tahun kami mempersiapkan Wakatobi sehingga siap menjadi destinasi wisata dunia. Ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kesiapan seluruh masyarakat," kata Bupati Hugua, Kamis (28/4).

Menurutnya, pembentukan badan otoritas pariwisata menjadi terobosan gemilang di era pemerintah Presiden Jokowi. Pemkab sangat mendukung konsep kawasan ini. Ke depannya pun, Badan Otoritas lebih luwes menjembatani antarkabupaten yang memiliki destinasi unggulan. Gabungan dari berbagai atraksi dari masing-masing kabupaten itu akan menghasilkan Wakatobi Plus yang komplet.

Orang lain juga bertanya?

"Punya underwater di Wakatobi dan Buton. Punya budaya, kasultanan dengan benteng terbesar di dunia di Kota Baubau. Punya hutan Wallacea yang paling lengkap habitat aslinya di Buton. Punya jati terbesar, tertua, dan paling langka juga pacuan kuda di Muna, kita punya atraksi paling lengkap," ujar Hugua semangat.

Dijelaskannya, setelah Badan Otorita Pariwisata terbentuk diharapkan pulau Wakatobi makin mendunia. Saat ini saja, Wakatobi menjadi bagian dari 127 dari kawasan cagar biosfer dunia.

"Jadi target 500 ribu turis di tahun 2019 sangat memungkinkan. Kalau setiap turis menghabiskan USD 1.000 maka Wakatobi akan menyumbang USD 500 juta . Ini jumlah yang sangat besar, tentu itu akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Kementerian Koordinator Maritim Okto Irianto mengatakan, BOP Wakatobi nantinya menjadi role model bagi pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional. "Prinsipnya one destination one management, sehingga ketidakefisienan bisa dihindari," jelasnya.

Namun, BOP nantinya hanya akan mengelola sebagian kawasan pariwisata yang selama ini belum tersentuh. Dijelaskannya, nantinya kawasan Wakatobi akan dikembangkan menjadi ecotourism yang melibatkan masyarakat.

Selama ini kawasan darat dan laut Wakatobi terjaga karena mereka masyarakat maritim yang sangat paham tentang konservasi, lingkungan. Selain itu, pemkab juga berperan aktif untuk menyiapkan masyarakat untuk industrialisasi pariwisata.

"Karena alamnya sudah siap begitupun masyarakatnya sangat terbuka, maka kami menargetkan kawasan ini menjadi quality tourism, bukan mass tourism," tegasnya. (mdk/rnd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemprov Sumut Dukung Anggaran Rp 15 Miliar untuk Aquabike Jetski World Championship 2024
Pemprov Sumut Dukung Anggaran Rp 15 Miliar untuk Aquabike Jetski World Championship 2024

Pemprov Sumut mengharapkan implikasi ekonomi yang didapatkan bisa berpuluh kali lipat seperti tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Ternyata Butuh Waktu 15 Tahun Bikin 5 Destinasi Wisata Setara Bali
Ternyata Butuh Waktu 15 Tahun Bikin 5 Destinasi Wisata Setara Bali

Dengan adanya 5 destinasi wisata tersebut, baik wisatawan domestik maupun mancanegara tidak lagi terfokus ke Bali sebagai tempat berlibur.

Baca Selengkapnya
Rakornas DSDP Borobudur, Pemerintah akan Tarik 2 Juta Turis dan Dapat Pendapatan 2 Miliar Dolar
Rakornas DSDP Borobudur, Pemerintah akan Tarik 2 Juta Turis dan Dapat Pendapatan 2 Miliar Dolar

Rakornas DPSP Borobudur, Pemerintah akan Tarik 2 Juta Turis dan Dapat Pendapatan 2 Miliar Dolar

Baca Selengkapnya
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Anggaran Rp1,57 Triliun
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Anggaran Rp1,57 Triliun

Jokowi menyebut keberadaan bendungan ini dapat mengurangi banjir di Kabupaten Konawe dan sekitarnya.

Baca Selengkapnya
Sepekan, Pungutan Rp150 Ribu Kepada Turis di Bali Tembus Rp8,1 Miliar
Sepekan, Pungutan Rp150 Ribu Kepada Turis di Bali Tembus Rp8,1 Miliar

Turis kebanyakan membayar pungutan menggunakan online ke aplikasi Love Bali.

Baca Selengkapnya
Eksotisme Wisata Liki Tobi di Pulau Taliabu
Eksotisme Wisata Liki Tobi di Pulau Taliabu

Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus mengatakan, ada banyak potensi wisata di masing-masing desa yang wajib untuk dikembangkan.

Baca Selengkapnya
Aturan Tourism Fund Selesai Maret 2024, Ini Fungsinya
Aturan Tourism Fund Selesai Maret 2024, Ini Fungsinya

Pemerintah tengah membahas aturan mengenai pembentukan dana khusus pariwisata atau tourism fund.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prediksi Perputaran Uang Saat Musim Libur Lebaran Tembus Rp276 Triliun
Pemerintah Prediksi Perputaran Uang Saat Musim Libur Lebaran Tembus Rp276 Triliun

Pemerintah memperkirakan perputaran uang selama musim lebaran tahun ini bisa mencapai Rp276 triliun.

Baca Selengkapnya
Digelar Pekan Depan, Pemerintah Target Perputaran Uang di MotoGP Mandalika 2023 Tembus Rp4,5 Triliun
Digelar Pekan Depan, Pemerintah Target Perputaran Uang di MotoGP Mandalika 2023 Tembus Rp4,5 Triliun

Ajang balap motor kelas dunia itu bakal turut memberikan efek rambatan atau multiplier effect bagi masyarakat hingga pelaku UMKM.

Baca Selengkapnya
Resmi Diluncurkan, Program Pungutan Wisatawan Asing Masuk Bali Rp150 Ribu Segera Diberlakukan
Resmi Diluncurkan, Program Pungutan Wisatawan Asing Masuk Bali Rp150 Ribu Segera Diberlakukan

Peluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali

Baca Selengkapnya
Perbanyak Kegiatan Internasional, Disbudpar Sumut Optimis Datangkan Wisatawan Asing
Perbanyak Kegiatan Internasional, Disbudpar Sumut Optimis Datangkan Wisatawan Asing

Disbudpar Sumut akan perbanyak kegiatan internasional untuk mendatangkan wisatawan asing.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Turis Asing Masuk Bali Bakal Wajib Bayar Rp150.000
Siap-Siap, Turis Asing Masuk Bali Bakal Wajib Bayar Rp150.000

Pungutan tersebut akan menjadi pemasukan daerah yang dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Selengkapnya