Parlemen Rusia: AS dan Australia lebih baik diam bicara HAM
Merdeka.com - Bukan hanya pemerintah Indonesia yang kecewa dengan Amerika Serikat dan Australia yang melakukan penyadapan secara ilegal ke sejumlah petinggi negara. Rusia bahkan dengan tegas mengecam tindakan itu, mereka juga meminta agar kedua negara tersebut diam ketimbang banyak bicara soal perdamaian dunia.
Wakil Ketua Parlemen Rusia Nikolai Levichev, merasa ikut memahami kekecewaan yang dirasakan oleh negara korban penyadapan Amerika dan Australia.
"Tentu saja kami berbagi sikap dari pihak mitra kami di DPR (Rusia), kami sangat memahami rasa kemarahan dari DPR-nya," ujar Nikolai saat melakukan kunjungan ke DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Bagaimana contoh penerapan HAM? Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu:Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
-
Siapa yang dilarang AS? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Bagaimana larangan AS dijalankan? Dalam laporan dari The Economic Daily News, Samsung dilaporkan telah mengirimkan email kepada pelanggannya yang berada di Tiongkok, menginformasikan tentang larangan terbaru yang dikeluarkan oleh AS.
Nikolai menjelaskan, jika dua negara Amerika dan Australia kerap mengajarkan untuk saling menghormati HAM dan hubungan bilateral antar negara sahabat. Namun kenyataannya, dia melanjutkan, lewat dokumen penyadapan itu justru terkuak jika Australia dan Amerika sendiri yang melanggar ajaran tersebut.
"Kemungkinan bisa direkomendasikan kepada pihak AS bahwa suatu saat mereka lebih baik diam dari pada bicara (soal HAM dan hubungan bilateral)," pungkasnya. (mdk/mtf)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca SelengkapnyaPrabowo: Ada Bangsa Mengajari Kita HAM tetapi Soal Gaza Mereka Diam
Baca SelengkapnyaTerkait rekomendasi umur untuk aturan pembatasan media sosial kepada anak, MUI belum membahas lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaAda tiga agenda HAM yang mereka usulkan agar masuk di dalam agenda debat capres-cawapres yang akan berlangsung sebanyak lima kali.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh polisi saat mengamankan demo.
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menyinggung bangsa lain yang kerap mengajarkan masalah HAM, tapi diam melihat ribuan nyawa dibunuh di Gaza
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaPerdana Menteri Australia mengumumkan akan melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Baca SelengkapnyaAmnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca Selengkapnya