Parpol dilarang bawa Satgas saat pelantikan Gubernur & Wagub Aceh
Merdeka.com - Partai Politik (Parpol), baik nasional maupun lokal diminta untuk tidak membawa serta Satuan Tugas (Satgas) pengamanan sendiri pada pelantikan gubernur-wakil gubernur Aceh yang berlangsung Rabu (5/7) mendatang.
Pengamanan akan dilakukan sepenuhnya oleh Polri, TNI dan Satpol PP yang bertugas. "Untuk seluruh Parnas dan Parlok tidak ada yang membawa Satgas. Percayakan kepada Polri dan TNI dan pihak keamanan lainnya," kata Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol T Saladin, Senin (3/7) di Banda Aceh.
Kata T Saladin, masuk dalam ring satu, dua dan tiga hanya diperbolehkan yang memiliki undangan. Selebih itu, bila ada warga yang hendak melihat proses pelantikan dipersilakan berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, karena di sana juga ada layar lebar siaran langsung pelantikan.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk pengamanan pilkada? Pastikan kesiapan pengamanan guna menjamin terselenggaranya pilkada berjalan aman dan lancar dari awal hingga akhir.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Kapan Apel Pengamanan Kampanye Pemilu? Apel itu dalam rangka pengamanan kampanye Pemilu 2023-2024.
"Yang masuk dalam arena, ring satu, dua dan tiga hanya yang ada undangan, termasuk wartawan akan diberikan kartu khusus," tegasnya.
Menurut Saladin, setelah rapat ketiga kalinya kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyebutkan sudah kelebihan undangan 300 lembar dalam ruangan rapat paripurna. Sehingga rencananya aka nada penambahan kursi di luar ruang sidang.
"Yang melakukan syukuran silakan di daerah masing-masing. Masyarakat yang tidak punya undangan silakan ke taman Ratu Safiatuddin, itu disiapkan kursi dan bahkan makan, karena di taman akan dipasang layar siaran langsung pelantikan, jadi tidak perlu ke DPRA," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pihaknya akan mencegah penggunaan alat dan fasilitas negara dalam kampanye.
Baca SelengkapnyaTodung Lubis meminta pejabat negara yang ingin terlibat dalam Pilpres mengajukan cuti.
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaKepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan, prajurit TNI dilarang untuk berpolitik.
Baca SelengkapnyaPersonel TNI-Polri dilarang keras foto dengan salah satu balon ataupun dengan tim pemenangan salah satu balon.
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaPPP mengingatkan, aparat yang tidak netral atau memihak salah satu paslon pemilu akan memancing kerusuhan atau gesekan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaViral di media sosial adanya sejumlah APK berbentuk baliho yang terlihat terpasang di trotoar yang mengganggu pejalan kaki.
Baca SelengkapnyaASN dilarang like dan komen di akun media sosial capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya