Partai Gerindra pastikan tak akan beri bantuan hukum kepada Sanusi
Merdeka.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik, menegaskan partainya tak akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya yakni M Sanusi. Sanusi diamankan KPK pada Kamis malam.
"Partai tidak melindungi yang melakukan korupsi, tidak ada pendamping hukum," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (1/4).
Meski tak akan diberi advokasi, sebagai kakak Sanusi, Taufik mengaku akan menyiapkan kuasa hukum guna memberikan pendampingan. Sikap partai ini menyusul instruksi Ketua Umum Prabowo Subianto untuk tidak melindungi kader terbukti melakukan praktik korupsi
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Sebagai keluarga akan berikan bantuan hukum. Pisahkan perlakuan individu dengan institusi partai," tegas Wakil Pimpinan DPRD DKI ini.
Selain itu, hingga saat ini Taufik juga belum mendapatkan penjelasan apapun dari KPK terkait penangkapan adiknya hingga maksud penyegelan yang dilakukan di ruang kerjanya ataupun ruang kerja Sanusi.
"Belum ada penjelasan (disegel). Ditangkap saja kita enggak tahu masalahnya apa," jelas Taufik.
Sebelumnya diberitakan, KPK mengamankan beberapa orang dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung Kamis (31/3) malam. Salah satu orang yang diamankan merupakan anggota DPRD DKI dari Gerindra M Sanusi.
Belum diketahui jelas dalam kasus apa Sanusi ditangkap karena pimpinan KPK belum memberikan keterangan resmi. Berdasarkan rekaman salah satu TV swasta, tampak M Sanusi yang menaiki mobil sedan Jaguar berwarna hitam B 123 RX turun di ruang basement gedung KPK.
Sanusi yang mengenakan batik hitam dengan motif kuning tampak dikawal beberapa penyidik untuk dibawa ke ruang pemeriksaan. Penyidik juga membuka bagasi mobil dan menggeledah. Tampak beberapa barang dibawa penyidik dari dalam bagasi.
Sanusi kemudian digiring ke lantai atas untuk diperiksa.
Sementara itu, di gedung DPRD DKI tempat Sanusi berkantor, penyidik memasang garis KPK berwarna merah hitam. Ada dua ruangan yang disegel, dan belum diketahui ruangan milik siapa saja.
Hingga pukul 01.00 WIB, Jumat (1/4) pemeriksaan masih berlangsung. Belum ada pihak pimpinan KPK maupun bagian humas yang mengonfirmasi soal operasi tangkap tangan yang berlangsung sepanjang hari ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis isu dugaan korupsi Formula E yang menyeret nama mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, sama sekali enggak ada," kata Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca SelengkapnyaKPK masih akan mendalami berbagai informasi serta tidak menutup kemungkinan untuk menerbitkan sprindik baru.
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca SelengkapnyaYasonna Pastikan Pemerintah Tak Lindungi Harun Masiku: Enggaklah, Mana Berani
Baca SelengkapnyaAlex berujar pencarian Harun merupakan tugas dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK enggan untuk memasukkan Sahbirin ke dalam DPO. Padahal, KPK sempat menyebut Sahbirin sudah kabur.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, tindak lanjut laporan tersebut tidak ada unsur politik.
Baca Selengkapnya