Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Partai Nanggroe Aceh siapkan kuasa hukum karena yakin Irwandi Yusuf tak salah

Partai Nanggroe Aceh siapkan kuasa hukum karena yakin Irwandi Yusuf tak salah PNA siapkan kuasa hukum untuk Irwandi Yusuf. ©2018 Merdeka.com/Afif

Merdeka.com - Kader Partai Nanggroe Aceh (PNA) masih belum percaya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersalah. Hingga sekarang kader PNA meyakini Irwandi Yusuf tidak bersalah dalam perkara tersebut.

"Hari ini kita masih yakin dan percaya bahwa apa yang disangkakan oleh KPK terhadap ketua umum DPP PNA (Dewan Pimpinan Pusat PNA), bapak Irwandi Yusuf itu belumlah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena itu masih belum percaya, masih belum yakin yang disangkakan itu," kata Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady, dalam konferensi pers di kantor DPP PNA, Aceh, Kamis (5/7).

Miswar mengaku saat ini bidang hukum DPP PNA sedang melakukan identifikasi dan membangun komunikasi dengan sejumlah advokad, baik yang ada di Aceh maupun luar Aceh. Mereka nantinya akan memberikan bantuan hukum pembelaan terhadap Irwandi Yusuf.

"Yang kami berikan adalah memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin kepada ketua umum kami dalam menjalani proses hukum di KPK," tukasnya.

Kendati demikian, Miswar belum bisa menyebutkan jumlah advokad yang akan menjadi kuasa hukum Irwandi Yusuf. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi.

"Dalam dua hari ini, secepat mungkin kita selesaikan, kita rampungkan surat kuasanya dan langsung memberikan bantuan hukum," imbuhnya.

Miswar juga mengklarifikasi beredarnya rilis media yang dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP) yang ditandatangani oleh Irwansyah yang biasa disapa Tgk Muksalmina. Pernyataan tertulis itu merupakan pendapat pribadinya dan mewakili majelis tinggi DPP PNA.

"Hal perlu saya katakan bahawa yang hari inilah penyataan resmi dari pada DPP PNA, kalau beliau menyampaikan kemarin itu mewakili dari pribadi dan lembaganya majelis tinggi, tetapi DPP hari yang pernyataan resminya," tutupnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi
Ganjar Ungkap Dugaan Cawe-Cawe di Pilkada 2024, Calon Kepala Daerah PDIP Ditekan dan jadi Target Operasi

Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi, FX Rudy Tegaskan PDIP Tak akan Intervensi Hukum
Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi, FX Rudy Tegaskan PDIP Tak akan Intervensi Hukum

Dia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan
Syahrul Yasin Limpo Ditangkap KPK, Cak Imin Wanti-Wanti Proses Hukum Harus Transparan dan Tak Partisan

Syahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).

Baca Selengkapnya
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK
Karna Suswandi Tersangka Korupsi Tetap Daftar Pilkada Situbondo, Begini Respons KPK

Posisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
Kalah Praperadilan Penetapan Tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, KPK Klaim Punya Dua Alat Bukti
Kalah Praperadilan Penetapan Tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, KPK Klaim Punya Dua Alat Bukti

KPK akan mempelajari putusan hakim PN Jaksel yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan tersangka Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor

Baca Selengkapnya
Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Netralitas Lembaga Negara
Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Netralitas Lembaga Negara

Beredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

Baca Selengkapnya
Tidak Ada Politisasi di Kasus Hasto, KPK Diminta Berani dan Tak Takut Intervensi
Tidak Ada Politisasi di Kasus Hasto, KPK Diminta Berani dan Tak Takut Intervensi

Fernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya

Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.

Baca Selengkapnya
Ketum PBNU Sindir Cak Imin: Yang Meragukan NU-nya Khohifah Malah Enggak Pernah Jadi Pengurus
Ketum PBNU Sindir Cak Imin: Yang Meragukan NU-nya Khohifah Malah Enggak Pernah Jadi Pengurus

Ia menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.

Baca Selengkapnya
PKB Yakin Suara Anies-Cak Imin Tak Tergerus Usai Ganjar Gandeng Mahfud MD jadi Cawapres
PKB Yakin Suara Anies-Cak Imin Tak Tergerus Usai Ganjar Gandeng Mahfud MD jadi Cawapres

Suara NU untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin pada akhirnya tidak akan tergerus mengingat PKB lahir dari NU.

Baca Selengkapnya
Punya Kader Mumpuni, PDIP Tak Mau Pusing Soal Survei Kaesang Tinggi di Jateng
Punya Kader Mumpuni, PDIP Tak Mau Pusing Soal Survei Kaesang Tinggi di Jateng

Menurut Djarot, PDIP punya banyak kader mumpuni dan tak mau ambil pusing soal putra bungsu Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta

PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.

Baca Selengkapnya