Partai Nanggroe Aceh siapkan kuasa hukum karena yakin Irwandi Yusuf tak salah
Merdeka.com - Kader Partai Nanggroe Aceh (PNA) masih belum percaya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersalah. Hingga sekarang kader PNA meyakini Irwandi Yusuf tidak bersalah dalam perkara tersebut.
"Hari ini kita masih yakin dan percaya bahwa apa yang disangkakan oleh KPK terhadap ketua umum DPP PNA (Dewan Pimpinan Pusat PNA), bapak Irwandi Yusuf itu belumlah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena itu masih belum percaya, masih belum yakin yang disangkakan itu," kata Sekjen DPP PNA, Miswar Fuady, dalam konferensi pers di kantor DPP PNA, Aceh, Kamis (5/7).
Miswar mengaku saat ini bidang hukum DPP PNA sedang melakukan identifikasi dan membangun komunikasi dengan sejumlah advokad, baik yang ada di Aceh maupun luar Aceh. Mereka nantinya akan memberikan bantuan hukum pembelaan terhadap Irwandi Yusuf.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
"Yang kami berikan adalah memberikan bantuan hukum semaksimal mungkin kepada ketua umum kami dalam menjalani proses hukum di KPK," tukasnya.
Kendati demikian, Miswar belum bisa menyebutkan jumlah advokad yang akan menjadi kuasa hukum Irwandi Yusuf. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi.
"Dalam dua hari ini, secepat mungkin kita selesaikan, kita rampungkan surat kuasanya dan langsung memberikan bantuan hukum," imbuhnya.
Miswar juga mengklarifikasi beredarnya rilis media yang dikeluarkan oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP) yang ditandatangani oleh Irwansyah yang biasa disapa Tgk Muksalmina. Pernyataan tertulis itu merupakan pendapat pribadinya dan mewakili majelis tinggi DPP PNA.
"Hal perlu saya katakan bahawa yang hari inilah penyataan resmi dari pada DPP PNA, kalau beliau menyampaikan kemarin itu mewakili dari pribadi dan lembaganya majelis tinggi, tetapi DPP hari yang pernyataan resminya," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDia memastikan bahwa PDIP tidak akan melakukan intervensi pada aparat penegak hukum.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo sebelumnya ditangkap KPK pada Kamis (12/10), usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK pada Rabu (12/10).
Baca SelengkapnyaPosisi KPK tidak dalam mencampuri pencalonan Karna Suswandi yang maju Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKPK akan mempelajari putusan hakim PN Jaksel yang mengabulkan sebagian gugatan praperadilan tersangka Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor
Baca SelengkapnyaBeredar nota kesepahaman antara Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen negara (BIN) Daerah Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Baca SelengkapnyaFernando menilai, tidak ada upaya dari KPK untuk mempolitisasi kasus yang menjerat Hasto tersebut.
Baca SelengkapnyaCapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.
Baca SelengkapnyaIa menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca SelengkapnyaSuara NU untuk mendukung pasangan Anies-Cak Imin pada akhirnya tidak akan tergerus mengingat PKB lahir dari NU.
Baca SelengkapnyaMenurut Djarot, PDIP punya banyak kader mumpuni dan tak mau ambil pusing soal putra bungsu Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaPKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya