Follow
Partai politik diminta bubar bila anggotanya terlibat korupsi
Merdeka.com - Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindakan korupsi dengan membentuk lembaga KPK. Cara ini dianggap belum bisa maksimal. Ada usulan pembubaran partai politik lantaran banyak para politikus terjerembab rasuah.
Hal itu diungkapkan Pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin. Dia mengatakan, salah satu cara agar dapat membuat jera mereka adalah dengan hukuman pembubaran partai. Namun, memang perlu kajian lebih lanjut agar hukuman tersebut dapat diberlakukan di Indonesia.
Dia mengungkapkan, pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, membubarkan diri atau kedua dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tentunya langkah hukum ini perlu bukti kuat menunjukkan adanya aliran dana masuk ke partai politik.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
OJK ngelakuin apa buat cegah korupsi? Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh pegawai OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas.'OJK menerapkan zero tolerance atas fraud yang dilakukan oleh pegawai OJK. Saya mengajak semua insan OJK untuk berkomitmen dan berkontribusi nyata dalam upaya penegakan integritas di OJK. Mari kita terus bersinergi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia,' kata Sophia.
"Asumsikan partai corporate, tinggal buktikan bagaimana aliran uang mengalir ke partai. Kalau dibuktikan dan ada yang bawa, apakah boleh rakyat ajukkan ke MK tuntut partai yang sudah terima korupsi atau penegak hukum," kata Umar dalam diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Umar menjelaskan, sebenarnya masalah utama dalam penegakan korupsi di Indonesia adalah karena tidak ada budaya malu. Ini sangat jauh berbeda dengan budaya di Jepang, di mana pengacara akan mendorong untuk mengaku bersalah. Justru lain cerita jika di Indonesia.
"Di Jepang, lawyer sarankan untuk mengaku. Kalau di sini, bagaimana memberikan cara buat kabur. Kalau perlu lawyer jadi fasilitator penyuapan," ujarnya.
Dia mengatakan, segala teori sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia untuk memberantas korupsi. Sehingga, Umar berasumsi, salah satu yang dapat membuat para oknum politisi jera dengan tindakan merugikan negara tersebut adalah dengan membubarkan partai politik di mana bernaung.
"Bagaimana penyelesaiannya kalau dengan teori yang ada hampir semuanya sudah diterapkan, misalnya demokratif dan pers yang bebas. Yang perlu diwacanakan tentang pembubaran parpol karena korupsi," terangnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berbeda dengan Megawati, Gerindra tak setuju KPK dibubarkan.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca Selengkapnya
Paloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen," kata Tom Lembong
Baca Selengkapnya
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca Selengkapnya
Megawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya