Pasal RUU Terorisme disepakati, korban bom Bali I-Thamrin dapat santunan

Merdeka.com - Pasal tentang santunan bagi korban terorisme telah disepakati masuk dalam revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Setelah revisi UU Terorisme disahkan, nantinya para korban teror bom, mulai dari bom Bali I sampai Thamrin akan mendapatkan santunan dari pemerintah.

"Sudah masuk, tadi sudah saya jelaskan. Jadi ganti rugi ini komprehensif, kedepan itu berapa besaran ganti rugi yang sudah kena korban sejak 2002 bom Bali dapet," kata Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme Supiadin Aries Saputra di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/5).

Dalam pembahasan RUU Terorisme akan diatur besaran dari santunan bagi para korban yang terkena langsung maupun terdampak teror bom. Besaran santunan, kata Supiadin, akan disesuaikan tingkat kecelakaan, seperti luka ringan, sedang dan berat.

"Kalau dia luka ringan berapa, luka berat berapa, tewas berapa. 75 juta untuk yang luka-luka, saya enggak bisa sebutkan disini nanti ada karena saya tidak secara rinci, ada aturannya," terangnya.

Supiadin menjelaskan, nantinya pemerintah akan memberikan santunan secara otomatis tanpa harus menunggu hasil pengadilan. Dalam revisi UU Terorisme, mekanisme untuk mendapatkan santunan tidak sulit.

Para korban bom hanya harus menyerahkan rekomendasi penyidik atau keterangan saksi di lapangan. "Ya, disitu kita ingin sejak awal densus mengatakan korban itu diberikan kalau sudah ada rekomendasi dari penyidik," jelas dia.

"Nah tapi kita tidak hanya penyidik tapi saksi-saksi di lapangan. Kan ada orang bisa mati gara-gara denger suara bom, padahal dia tidak dilokasi. Pak ini saya mati gara-gara denger bom tadi mendadak, apa itu enggak diganti?," sambung Supiadin.