Pasang Badan Untuk 15 Camat Dukung Jokowi, Wali Kota Makassar Langgar Etika

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar mengeluarkan rekomendasi ke Mendagri Tjahjo Kumolo mengenai dugaan pelanggaran etik Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto. Pelanggaran ini terkait pernyataannya Danny Pomanto yang siap pasang badan untuk 15 orang camat yang saat itu diperiksa terkait video mereka yang viral memuat gambar dukungannya ke salah satu capres peserta Pemilu.

"Rekomendasi ke Mendagri itu kita keluarkan sepekan lalu karena Walikota Makassar ini dinilai telah menyalahi etika sebagai kepala daerah. Soal sanksinya kita serahkan ke Mendagri," kata ketua Bawaslu Makassar, Nursari yang dikonfirmasi, Senin, (15/4).

"Itulah yang kita anggap tidak etis, itu melanggar UU Pemerintah Daerah No 23 tahun 2014," ucap Nursari.

Teprisah, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengaku belum mengetahui adanya rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Makassar ke Mendagri.

"Saya belum tahu itu. Kita hargai, tidak ada masalah. Nanti dilihat apa keputusan Mendagri. Biasa, itu politik, baku sambung-sambung," ujarnya santai saat dikonfirmasi via ponselnya.

Pada Maret lalu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto kembali berurusan dengan Bawaslu Makassar, terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Dia diperiksa menindaklanjuti laporan masyarakat yang mempersoalkan pembelaan Danny kepada 15 camat, sebagaimana tertuang dalam pemberitaan. Soal 15 camat itu sendiri, kasusnya masih sementara diproses di Bawaslu Sulsel terkait video dukungan ke Jokowi. Dan juga soal video Danny Pomanto yang menyatakan dukungan ke Jokowi.

"Oleh pelapor menilai di berita itu ada bahasa-bahasa terlapor (Danny Pomanto) yang dianggap melanggar. Juga di video bernada dukungan tapi itu bukan ranah kita untuk meneliti asli atau tidak laporannya masuk kemarin. Biarkan proses yang menjawab. Jangan sampai kontra produktif dengan hasil pemeriksaan," kata Nursari.

Terkait dugaan pelanggarannya, tambah Nursari, yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas negara dalam kapasitas terlapor sebagai Wali Kota Makassar.

Danny Pomanto sendiri kepada awak media setelah selesai pemeriksaan mengatakan, soal pembelaan ke camat-camat, menurutnya itu pantaslah karena 15 camat itu bawahannya.

"Saya juga sudah lihat video yang viral itu disebut-sebut berikan dukungan, mereka itu tidak salah. Video itu sebenarnya mengenai kampanye antinarkoba yang diedit," kata Danny.

Lalu soal videonya sendiri yang berbunyi dukungan ke Jokowi, dia ditanya bagaimana proses editnya. Menurutnya, video dukungan itu tidak menyebutkan atau menulis jabatannya sebagai Wali Kota Makassar, hanya menyebut nama Danny Pomanto.

"Saya merasa tidak ada kata atau tulisan Wali Kota Makassar, hanya nama Danny Pomanto dan itu kode kalau sifatnya pribadi karena saya tahu Wali Kota Makassar tidak boleh berkampanye. Kalau ada orang yang kasi nama Wali Kota Makassar di video itu bukan Danny Pomanto, maka itu urusan mereka," ucapnya. (mdk/rhm)