Pasca Quick Count, Konten Provokatif Menjamur di Media Sosial
Merdeka.com - Polisi memantau aktivitas masyarakat di media daring. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan, pasca hitung cepat media sosial banyak dipenuhi informasi yang bersifat provokatif. Ia bahkan menilai terjadi peningkatan.
Hal itu berdasarkan patroli dari Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri sejak Rabu, 17 April pukul 21.00 hingga Kamis, 18 April pukul 08.00.
"Biasanya hanya 10-15 akun yg sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen setelah ada hasil Quick Count," ucap Dedi di Mabes Polri, Kamis (18/4).
-
Siapa yang menyebarkan video hoaks? Video diunggah oleh akun @margiyo giyo
-
Apa isi konten yang viral? Terdapat banyak sekali naskah drama yang cocok untuk ditampilkan untuk menghibur penonton, salah satunya adalah naskah drama lucu.
-
Apa tujuan penyebar video ancaman tersebut? 'Tujuannya untuk menghalangi penonton menghadiri Olimpiade,' tulis Manajer Umum Pusat Analisis Ancaman Microsoft, Clint Watts.
-
Siapa yang dituduh menyebarkan video ancaman tersebut? Para peneliti dari Pusat Analisis Ancaman Microsoft menyebut video itu berasal dari kelompok yang biasa menyebarkan disinformasi asal Rusia.
-
Siapa yang menyebarkan video? NRA sebagai pengambil data dan penyebar.
-
Siapa yang menyebarkan video viral tersebut? Sebelumnya akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu yang membutuhkan uang untuk serangan-serangan bansos dan juga untuk membantu pemerintah yang merusak demokrasi.
Dedi merinci, akun-akun tersebut menyebarkan konten-konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Contohnya mengajak masyarakat berbuat onar, melakukan aksi, mengajak masyarakat untuk melakukan kerusuhan.
"Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari dari hasil hitung cepat," terang Dedi
Menyikapi itu, Dedi menjelaskan, polisi melakukan dua langkah. Preventif dan penegakan hukum. Preventif berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo untuk meminta akun tersebut di blokir.
Sementara, sebelum penegakan hukum pihaknya lebih dulu melakukan profiling dan identifikasi terhadap akun-akun tersebut.
"Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif," ujar Dedi.
Reporter: Ady Anugrahadi (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi mengungkap kasus provokasi yang memicu sejumlah tawuran di Jakarta. Empat orang tersangka pelakunya ditangkap.
Baca SelengkapnyaGenerasi muda Indonesia seringkali dihadapkan pada perdebatan yang tidak produktif di dunia maya.
Baca SelengkapnyaKasus pegawai KAI ini menjadi sorotan Densus 88 karena meski ISIS bubar, tapi pendukungnya masih ada
Baca SelengkapnyaBuzzer sering dikaitkan dengan orang yang membuat pencitraan.
Baca SelengkapnyaBNPT menyebut aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisan di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaBuzzer adalah sekelompok orang yang menyebarkan informasi, sering kali melalui platform media sosial untuk mempromosikan ide, produk, atau yang lainnya.
Baca SelengkapnyaKabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, motif dari Marco Karundeng adalah kesal.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaAB memprovokasi pemakaman Lukas Enembe melalui akun TikTok bernama @presiden_ono_niha dengan jumlah pengikut lebih dari 100 ribu.
Baca SelengkapnyaAjakan ke Suriah sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya