Pasokan Vaksin Minim, Gubernur Sumsel Pesimis Kekebalan Komunal Awal 2022 Tercapai
Merdeka.com - Target herd community atau kekebalan komunal di Sumatera Selatan awal 2022 sulit terwujud. Pasokan vaksin yang minim masih menjadi kendala klasik di daerah itu.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 baru 30 persen dari total sasaran sebanyak 6,5 juta. Hal ini bukan disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan terbatasnya vaksin yang diterima dari pemerintah pusat.
"Target herd immunity sebenarnya awal 2022, ada 6,5 juta jiwa yang menjadi sasaran. Tapi vaksin terbatas, sekarang saja baru 30 persen yang sudah divaksin," ungkap Deru, Rabu (22/9).
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Secara perhitungan, vaksin Covid-19 idealnya sebanyak 1,5 juta dosis per bulan. Namun saat ini tak lebih dari 400 ribu dosis per bulan saja yang diterima.
"Kami sering kali mengajukan penambahan dosis, tetapi masalahnya harus mengantre dengan daerah lain," kata dia.
Dengan kondisi ini, Deru menyebut menjaga kedisplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan adalah hal yang sangat penting. Status sebagian besar daerah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, tidak membuat masyarakat lengah.
"Sekolah sudah mulai offline, maka protokol kesehatan harus dijaga. Saya tidak ingin sekolah kembali online jika masih terjadi pelanggaran," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini kasus cacar monyet di Indonesia masih tercatat 88 sejak tahun 2022 dan di tahun 2023 sempat naik, kemudian turun lagi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkes RI sudah mengirimkan vaksin Inavac ke Dinkes Sumsel.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.
Baca SelengkapnyaKegiatan ini dilakukan secara massal dan serentak sebagai bentuk penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB Polio.
Baca SelengkapnyaKelompok orang yang rawan tertular cacar monyet diminta untuk sadar dalam mencegah penyakit ini.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementan untuk tahun 2025 mengalami pengurangan dibandingkan tahun 2024, meskipun peran Kementan sangat vital.
Baca SelengkapnyaBansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKetersediaan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi ini setara dengan 200 persen dari ketentuan stok minimum yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnya