Follow
Paspor WNI yang Gabung ISIS Bakal Diblokir Pemerintah
Merdeka.com - Pemerintah mulai mendata para Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau eks kombatan asal Indonesia yang banyak bergabung ke ISIS. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, data itu agar dimasukan ke Kemenkumham, agar paspor mereka diblokir.
"Mereka yang sudah teridentifikasi dengan nama, alamat dan sebagainya, sejak kapan bergabung dengan ISIS, itu sekarang sudah mulai disetor ke Kemenkumham untuk paspornya diblokir," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Menurut dia, dengan diblokirnya paspor tersebut, mereka tak akan bisa masuk ke Indonesia. "Sehingga, nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," jelas Mahfud.
-
Kenapa muda-mudi terjaring razia? Petugas juga memergoki pemuda bersama 2 orang wanita dalam satu kamar.
-
Kenapa anak STIN langsung direkrut BIN? Setelah lulus, maka para taruna akan langsung direkrut oleh Badan Intelijen Negara (BIN).
-
Mengapa anak-anak disekap di sekte ini? Anak-anak tersebut diduga digunakan sebagai buruh murah. Selain itu, ditemukan kuburan yang tidak terdaftar yang diduga adalah kuburan bayi.
-
Kenapa BPIP butuh anak muda? “Jadi kalau dibilang Indonesia butuh anak muda, alasan pertama karena negeri ini, negerinya anak muda. Aku yakin tidak akan ada satu kejadianpun yang membentuk negeri ini kalau bukan karena tangan kalian,“ terang Najwa.
-
Siapa yang perlu melindungi anak? Psikolog Klinis Anak dan Remaja Vera Itabiliana Hadiwidjojo mengimbau agar orangtua dapat mengajarkan anak melakukan perlindungan diri.'Ajari anak untuk berteriak dan lalu menghindari pelaku atau cari orang dewasa lain untuk minta perlindungan,' jelas Vera saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (31/7).
-
Siapa yang menentukan anak kidal? Faktor genetik, pertumbuhan otak, dan pengaruh lingkungan berperan penting dalam menentukan apakah seseorang cenderung menggunakan tangan kiri.
Menurut dia, kebijakan itu hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak masih diidentifikasi.
"Kalau yang anak-anak masih diidentifikasi, soal gampang itu, kan nanti dijemput, bisa dibawa gitu. Tetapi ada hal-hal yang memang sifatnya tertutup sehingga belum bisa diumumkan kepada publik," kata Mahfud.
Menurut dia, memang pemerintah sudah memutuskan akan memulangkan anak-anak yang berumur di bawah usia 10 tahun.
"Sampai sekarang belum ada yang boleh atau belum, ada yang boleh atau belum ada yang akan diumumkan dulu tentang orang-orangnya. Tapi kita ke prinsipnya saja dululah, bahwa anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan. Itu Kebijakannya sudah resmi," jelas Mahfud.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kantor Imigrasi Ngurah Rai telah menolak 566 WNA yang akan masuk Bali pada 2023. Empat di antaranya merupakan pelaku pedofil dan 16 lainnya buronan Interpol.
Baca Selengkapnya
Jangan pernah macam-macam mengunggah konten soal ini di Tiktok jika tidak mau diblokir permanen.
Baca Selengkapnya
Polri saat ini menangani 175 kasus TPPO yang menjadikan para korban TPPO sebagai pekerja seks komersial.
Baca Selengkapnya
Apakah benar seseorang berusia di bawah 17 tahun boleh memiliki SIM A dengan syarat?
Baca Selengkapnya
Menurut Anas setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sesuai regulasi.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Kemenag menegaskan KUA tidak melayani pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Baca Selengkapnya
NIK warga Jakarta yang sudah tidak aktif lagi 194.777. Penonaktifan ini untuk merapikan administrasi kependudukan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Polandia, Peter Gontha menduga pemain naturalisasi Timnas Indonesia tetap menyimpan paspor negara sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Pengawas data Irlandia yang mengatur TikTok di seluruh UE mengatakan aplikasi video milik China itu telah melakukan banyak pelanggaran.
Baca Selengkapnya
Penonaktifan bakal dilakukan pasca Pemilu 2024, sekitar Bulan April.
Baca Selengkapnya