Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Patrialis bayar uang DP apartemen Rp 50 juta untuk Anggita

Patrialis bayar uang DP apartemen Rp 50 juta untuk Anggita Sidang Patrialis Akbar. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar dituntut jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 12 tahun 6 bulan penjara atas penerimaan suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Patrialis juga diketahui membayar Rp 50 juta sebagai uang tanda jadi pembelian sebuah unit apartemen untuk Anggita Sari.

"Terdakwa waktu itu nyata sedang memerlukan dana dengan jumlah Rp 2 miliar untuk melunasi satu unit apartemen Casa Grande Residence Tower Cihanti lantai 41 unit 11 tipe 2BRD seharga Rp 2.200.000.00," ujar jaksa Lie Putra Setyawan saat membacakan pertimbangan surat tuntutan milik Patrialis, di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Fakta tersebut sempat diungkapkan oleh Kamaludin, orang dekat Patrialis sekaligus perantara suap, saat hadir di persidangan. Saat itu, Kamaludin mengatakan uang Rp 2 miliar yang sebagiannya digunakan Patrialis diperuntukkan terhadap dua hakim konstitusi yang belum menyampaikan pendapatnya.

Namun, saat upaya pendekatan terhadap hakim tersebut, hanya Patrialis yang mau memenuhi permintaan Basuki Hariman, penyuap Patrialis.

Atas dasar tersebut, mantan Menteri Hukum dan HAM era Susilo Bambang Yudhoyono itu merasa uang Rp 2 miliar tidak diberikan kepada hakim lain.

"Setelah salat Patrialis menginformasikan kepada saya bahwa pada hari Rabu dan Patrialis menyampaikan bahwa dia telah perjuangkan putusan tersebut, 'kasih tahu itu'," ucap jaksa sambil menirukan pernyataan Kamaludin.

Diketahui, Patrialis didakwa sebelumnya dengan Pasal 12 huruf c mengenai penerimaan suap oleh hakim.

Dia didakwa menerima suap dari Basuki Hariman dengan notabene pengusaha importir daging sapi, dengan total suap USD 70.000 dan SGD 200.000. Tujuan suap adalah pengurusan uji materi di MK terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang kesehatan hewan ternak.

Selama proses persidangan, jaksa penuntut umum KPK juga sempat menghadirkan Anggita Eka Putri, teman perempuan dekat Patrialis. Kepada Anggita, jaksa sempat menanyakan beberapa hal yang diduga berkaitan dengan uang suap.

Salah satunya mengenai pembelian apartemen dan sejumlah barang barang lainnya.

Perempuan yang sempat diamankan bersama Patrialis saat penangkapan itu mengaku hendak dibelikan satu unit apartemen. Hanya saja dia mengaku tidak mau.

"Iya sempat ditawari tapi enggak ada lagi (tidak ada pembahasan lagi)," ujar Anggita saat hadir menjadi saksi.

Atas perbuatannya, Patrialis dituntut 12 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menetapkan pidana tambahan dengan mewajibkan Patrialis membayar uang pengganti sebesar USD 10.000 yang digunakannya untuk ibadah umroh dan Rp 4.043.150 sebagai total biaya keperluannya selama bermain golf di Royalle Jakarta Golf Club.

Namun apabila Patrialis tidak mampu mengganti, maka diganti dengan penjara 1 tahun.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Duduk Perkara Panitera PN Jaktim Diduga Terima Suap Rp1 Miliar Berujung Penahanan
Duduk Perkara Panitera PN Jaktim Diduga Terima Suap Rp1 Miliar Berujung Penahanan

RP ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu untuk 20 hari ke depan.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
Dua Penyuap Kasus Pemeliharaan Jalur Kereta Api di Kemenhub Divonis 2,5 Tahun Penjara
Dua Penyuap Kasus Pemeliharaan Jalur Kereta Api di Kemenhub Divonis 2,5 Tahun Penjara

Menjatuhkan vonis 2,5 tahun terhadap mantan Direktur Utama PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) Yoseph Ibrahim dan eks Vice President PT KAPM Parjono

Baca Selengkapnya
2 Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Terima Suap Rp3,2 Miliar Terkait Proyek Jalur Kereta
2 Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Terima Suap Rp3,2 Miliar Terkait Proyek Jalur Kereta

Dalam dakwaan Jaksa, kedua eks pejabat Kemenhub tersebut menerima suap secara bertahap.

Baca Selengkapnya
KPU Jayapura Usut Dugaan Caleg Suap Ketua PPD Waibhu untuk Naikkan Suara
KPU Jayapura Usut Dugaan Caleg Suap Ketua PPD Waibhu untuk Naikkan Suara

KPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.

Baca Selengkapnya
Kuasa Hukum Tuding ADC Mentan Peras ASN Kementan Berkedok Kebutuhan Pribadi SYL
Kuasa Hukum Tuding ADC Mentan Peras ASN Kementan Berkedok Kebutuhan Pribadi SYL

Djamaluddin mengaku hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan nantinya untuk peranan Panji.

Baca Selengkapnya