Patroli di dunia maya agar Pilkada Jabar bersih dari ujaran kebencian
Merdeka.com - Polisi akan menerjunkan tim Cyber Crime untuk mengawasi konten-konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Jika ditemukan konten-konten berisi menghasut atau menghina polisi akan melakukan penyelidikan.
"Cyber crime akan berpatroli di dunia maya untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan UU ITE," kata Agung usai menyaksikan simulasi pengamanan Pilkada, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/2).
Agung menambahkan, apabila alat bukti sudah cukup, maka polisi akan meningkatkan tahapannya menjadi proses penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang bertugas mengawasi Pilkada? Pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sanksi hukum bagi pelanggaran Pilkada juga diatur dalam undang-undang ini.
"Masyarakat kita sudah sangat demokratis. Silakan gunakan hak pilihnya, tidak boleh mengintimidasi atau memaksa, itu akan melanggar hukum," sebutnya.
Ia menyebut, untuk mengantisipasi daerah-daerah rawan konflik dalam Pilkada Jabar, pihaknya menyiapkan 21.500 personel yang dibantu 2.700 anggota TNI dari Kodam 3 Siliwangi.
Menurutnya, masa kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, merupakan tahapan yang memicu kerawanan. Sebab itu, kata dia, polisi akan lebih meningkatkan pengamanan saat memasuki masa-masa itu.
"Pertimbangan titik rawan lainnya ketika Pilkada sebelumnya terjadi konflik di daerah itu. Persiapan kita pengamanannya lebih maksimal lagi," tutur dia.
Dalam pelaksanaan simulasi pengamanan Pilkada Kota Bogor, Polresta Bogor Kota bersama unsur TNI menerjunkan 1.200 personel gabungan. Simulasi itu memperagakan pengamanan keadaan yang tidak direncanakaan atau kontigensi.
"Seperti kita peragakan, hal inilah (simulasi) yang kita lakukan nanti bila dalam keadaan kontigensi. Satuan Polri dan TNI yang diberi nama Tripatra melibatkan semua unsur. Satuan ini melekat bila gangguan kamtibmas menonjol dan menimbulkan konflik," pungkas dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaNasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaTanpa hoaks politik, tanpa isu sara dan politik identitas merupakan salah kunci suksesnya Pilkada yang aman, damai dan sejuk.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPengecekan ponsel untuk melihat apakah ada personel Polres Inhu yang ikut mempromosikan calon-calon tertentu atau tidak.
Baca Selengkapnya