PBB berupaya membendung pergerakan teroris asing

Merdeka.com - Wakil Direktur Eksekutif, Direktorat Eksekutif Komite Kontra-Terorisme PBB Weixiong Chen menyatakan setiap negara atau wilayah akan mendapatkan ancaman terorisme. Selain itu, aksi terorisme jangan dikaitkan dengan agama, warga negara dan negara manapun.

"PBB mengutuk aksi terorisme dalam semua bentuk dan perwujudannya, terlepas dari apapun motivasinya. Aksi terorisme tidak mengenal batas. Aksi terorisme menimbulkan ancaman terhadap kedamaian dan keamanan, pembangunan yang berkelanjutan dan hak asasi manusia, terutama korban aksi terorisme," kata Weixiong Chen dalam sambutannya International Meeting Of Counter Terrorism di Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali, Rabu (10/8).

Menurutnya, pergerakan terorisme lintas batas sudah semakin parah. Terutama bila sudah berhubungan dengan sistem pendanaan modern dan model komunikasi perekrutan yang model untuk menghasut merencanakan aksi terorisme.

"Teroris yang berstatus warga negara asing, meningkatkan intesitas dan durasi konflik, dan menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan bagi negara yang menjadi tempat transit menuju negara asalnya saat mereka hendak kembali," kata dia.

Pada bulan lalu, lanjut dia, seluruh negara menyaksikan serangan dahsyat yang melibatkan teroris berkewarganegaraan asing. Atas kejadian itu, setiap negara perlu melakukan tindakan untuk mengatasi aksi terorisme.

"Untuk mendukung negara-negara anggota (PBB), sebagai mandat dewan keamanan, PBB sudah mengembangkan rencana meningkatkan kemampuan untuk membendung arus teroris asing. Saya mencari dukungan aktif dari negara-negara anggota untuk rencana tersebut, yang terdiri dari 37 proyek pengembangan yang ditujukan untuk berbagai fenomena aksi teroris asing, mulai dari radikalisasi hingga reintegrasi. Contohnya, pusat counter teroris PBB saat ini sedang melakukan suatu projek dalam hal sistem informasi penumpang lanjutan, dan baru-baru ini melakukan workshop regional di Bangkok yang menyasar pada penguatan manajemen perbatasan di Asia Selatan dan Asia Tenggara," jelas dia.

Dia menambahkan, upaya mengatasi aksi terorisme perlu penegakan hukum yang terkoordinasi, strategis dan komprehensif serta inteligen yang terukur. Selain itu, kata dia negara yang tergabung anggota PBB perlu mempertimbangkan hubungan yang aktif dengan berbagai sektor sosial yang relevan, termasuk petinggi agama, pemuda, wanita, akademisi, media dan institusi pendidikan, untuk menyasar faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan seseorang terlibat aksi terorisme.

"Sangat penting bagi kita melandasi aksi counter terorisme dan pencegahan aksi terorisme dilandasi oleh alasan pelanggaran terhadap HAM. Hal yang menjadi komitmen kita adalah upaya menciptakan kondisi dunia yang bermartabat, bebas dari ketakutan. Saat aksi counter terorisme melanggar hak-hak dasar, maka hal itu akan menjadi bahan bakar dari upaya kekerasan yang memang mereka (teroris) targetkan. PBB siap mendukung negara-negara anggota untuk memerangi teroris," tandasnya. (mdk/eko)