PBNU Minta Nahdliyin Pakai Vaksin Booster Halal sesuai Fatwa MUI

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mewajibkan seluruh warga nahdliyin untuk menggunakan vaksin booster halal. Jenis vaksin halal merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sesuatu yang halal sudah jelas dan yang nonhalal juga sudah jelas. Kalau ada yang halal kenapa mesti pakai yang tidak halal? Kan itu berdosa,” kata Katib Amm Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2021-2026, Ahmad Said Asrari, Kamis (13/1).

Dia mengingatkan seluruh warga NU agar terus konsisten mengkonsumsi produk halal. Termasuk selektif memilih jenis vaksin booster yang halal.

“Semua warga NU berupaya keras dalam segala hal terutama apa yang dikonsumsi, pasti mencari yang halal. Bahkan tidak sekedar halal, kita ini berupaya untuk halal thoyyiban, yang halal yang berkualitas. Ini pedoman kita,” tegasnya.

Ahmad Said juga menyinggung pesan mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj bahwa PBNU memprioritaskan penggunaan vaksin halal.

“Sudah pasti (sikap) PBNU hal itu harus jelas kan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nonhalal itu sesuatu yang harus jelas, halal juga, kalau tidak jelas itu menjadi perkara yang syubhat," ucapnya.

MUI Desak Stok Vaksin Halal

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar pemerintah menyiapkan stok vaksin halal bagi umat Islam di Indonesia.

"Saya bilang Halalan Thoyiban, atas dasar itu sekali lagi saya ingin menginfokan kepada Pemerintah dan DPR RI kita mendorong menggunakan vaksin yang halal," kata Sekretaris Jendral MUI, Amirsyah Tambunan, Rabu (12/1).

Amirsyah mengatakan bahwa vaksin halal menjadi harapan yang dinanti oleh masyarakat Indonesia karena merupakan hajat bersama.

"Vaksin yang halal itu memang merupakan kebutuhan yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Itu artinya kita melihat ini merupakan hajat kebersamaan dan jangan ditunda-tunda lagi," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena juga meminta Kementerian Kesehatan segera menjalankan atensi Presiden Joko Widodo terkait penggunaan vaksin halal.

"Efektifitas vaksin dan kehalalan vaksin yang menjadi atensi pemerintah, jangan lagi pakai didiskusikan. Kementerian Kesehatan sudah semestinya melaksanakan apa yang menjadi perhatian Presiden," ujarnya.

Menurut Melki, sejak awal vaksin halal sudah menjadi perhatian masyarakat, ulama, dan tokoh-tokoh Muslim. Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan menggunakan vaksin berlabel halal di Indonesia.

Dia menyebut, saat ini ada 2 merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan bersih dari MUI. Dua vaksin ini juga sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM serta sudah lulus uji klinis untuk vaksin booster, yakni Sinovac dan Zivifax.

"Apabila pemerintah benar-benar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka cukup menggunakan dua merek ini, sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk booster masyarakat Indonesia," kata Melki.

Vaksinasi Booster Gratis

Pemerintah mulai menjalankan program vaksinasi booster gratis pada 12 Januari 2022. Untuk sementara, ada tiga jenis vaksin yang digunakan yakni Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan telah memberikan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) kepada lima vaksin sebagai booster Covid-19. Lima vaksin tersebut ialah, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac/Vaksin PT Bio Farma, Zifivax, dan Moderna.

Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito mengatakan pemberian EUA pada lima vaksin sebagai booster sudah melalui tahap evaluasi. Proses evaluasi melibatkan Komite Nasional Penilai Khusus Vaksin Covid-19, ITAGI, serta asosiasi klinisi terkait.