PBNU minta pemerintah awasi 41 masjid terindikasi radikal

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pengurus BesarNahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan temuan atau hasil survei Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bahwa ada 41 masjid di lingkungan kantor kementerian, lembaga negara dan BUMN yang terindikasi radikal atau kerap digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan radikalisme dalam khotbah Jumat.

Menurut Ketua PBNU Bidang Lembaga Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah NU (LTM dan LDNU), Abdul Manan, masjid hendaknya digunakan sebagai tempat menebarkan pesan yang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan.

"Masjid sebagai rumah Allah digunakan untuk meningkatkan takwa dan pesan-pesan khotbah harus bisa meningkatkan takwa. Sejak awal dibangun masjid dihajatkan untuk membangun nilai-nilai ketakwaan," jelasnya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (8/7).

Orang lain juga bertanya?

Ibadah memiliki esensi ketundukan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Karena itulah harusnya dalam setiap khotbah jangan sampai berisi narasi arogansi dan provokasi yang berpotensi memecah belah umat.

"Jadi khotbah harus memotivasi, mengajak orang untuk lebih bertakwa. Kalau sudah bertakwa di BUMN, di mana-mana jauh dari korupsi, nepotisme dan macam-macam," cetusnya.

"Masjidnya harus memotivasi dan secara internal baik pejabat dan karyawan akan bertakwa karena bertakwa adalah pesan pertama dari Gusti Allah," sambungnya.

Pihaknya sangat menyayangkan jika masjid yang dikelola dengan dana APBN justru menjadi tempat penyebaran bibit radikalisme. "PBNU menyesalkan atas temuan ini begitu tingginya ujaran kebencian. Kemudian radikalisme yang ditemukan di masjid-masjid pemerintah, masjid-masjid dibiayai APBN," tuturnya.

"Masjid lembaga negara kemungkinan dibangun dengan dana APBN lalu masjid dipakai memprovokasi intoleransi. Karena itu PBNU menyayangkan dan berharap pemerintah melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap masjid-masjid di lingkungannya," tambah Abdul Manan.

Seharusnya jika khatib tak setuju dengan pemerintah atau penguasa, mereka mendoakan penguasa agar memperbaiki diri. Jangan justru memprovokasi melalui forum khotbah yang begitu mulia.

"Masjid di PBNU kalau tak setuju dengan penguasa, mendoakan penguasa agar memperbaiki dirinya. Kecuali orasi politik di luar bukan forum jumatan silakan saja. Tapi ini di masjid, forumnya adalah hubungan antara hamba dengan Sang Khalik dan khatib harus memotivasi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT," jelasnya.

(mdk/did)