Follow
PBNU setuju soal surat edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian
Merdeka.com - Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyatakan bahwa PBNU sepakat dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Sebab edaran tersebut bisa mencegah media sosial menyiarkan berita-berita provokasi, menghasut, memfitnah dan menyebarkan berita bohong.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam haul ke-295 Bupati Gresik pertama Kanjeng Tumenggung Poesponegoro di Gresik Jawa Timur, Minggu (8/11).
"Bukan berarti membatasi demokrasi, demokrasi jalan terus. Tetapi demokrasi yang berakhlak, berbudaya, jangan demokrasi yang akan menghancurkan watak dan akhlak jati diri kita. Oleh karena itu PBNU menyatakan mendukung surat edaran Kapolri," kata Kang Said panggilan akrab Said Aqil Siradj.
-
Apa arti sebenarnya dari demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Mengapa Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi HAM? Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab“ yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip HAM.
-
Bagaimana sistem demokrasi bekerja? Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Bagaimana Anies Baswedan berpendapat tentang demokrasi? 'Kemudian kan dia nyindir-nyindir sekarang tidak demokratis, kalau tidak demokratis berarti dia tidak jadi gubernur. Ketika memaparkan sesuatu itu lebih banyak asumsi, opini,' kata Trubus.
Seperti diketahui kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam surat edaran tersebut tercantum tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB ditegaskan olehnya justru membantu Nahdlatul Ulama.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca Selengkapnya
Civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) menyampaikan sikap terkait dengan suasana politik di Indonesia yang fokus pada penegakan hukum dan etika demokrasi.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca Selengkapnya
PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB, padahal ormas.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Dewan Guru Besar UI Sampaikan Petisi Kritik Pemerintah Jokowi, Rektor Tidak Hadir
Baca Selengkapnya
Jazilul memastikan jika PKB disebutnya sebagai alat perjuangan politik warga Nahdliyin yang disebutnya hari ini namanya semakin besar.
Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya
Anies juga berterima kasih kepada masyarakat sipil dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada merespons tagar #SantriMenolakPolisi yang viral di media sosial.
Baca Selengkapnya