PBNU siap bantu pemerintah ubah ideologi pengikut HTI

Merdeka.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap membantu pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). PBNU mengaku siap melakukan langkah persuasif dengan mengubah ideologi anggota HTI.

"Kami ada pendekatan dan pencerahan. Kalau mau diskusi, ayo diskusi.Kami siap kalau diminta oleh pemerintah untuk pendekatan dan pencerahan. Caranya civic education dari pandangan Islam," kata Ketua PBNU Said Aqil Siradj dalam sebuah diskusi bertajuk 'membedah konsep khilafah, realitas ataukah utopis' di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (12/5).

Said menjelaskan, NU bakal membenarkan tafsir yang salah dan dianggap benar oleh orang-orang HTI menyangkut Nabi Muhammad mendirikan negara Islam seperti Madinah. Dikatakan dia, Muhammadtidak pernah mendirikan negara Islam, melainkan mendirikan Madinah mengikuti budaya dan orang di dalamnya.

"Platformnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera, cerdas, bermoral, beragama, maju ekonomi, dan teknologinya. Sistemnya namanya Madinah Tamaddun," ujar dia.

Dia menuturkan, tidak ada satu ayat pun dalam Alquran yang mewajibkan muslim harus mendirikan sistem khilafah. Menurutnya, sistem negara berdasarkan ahlul sunnah wal jamaah yang diserahkan kepada negara masing-masing.

"Tidak ada dasar Alquran harus khilafah, harus negara, harus kerajaan, harus republik. Yang ada hanya bagaimana berkeadilan, tegaknya hukum, sejahtera, dan seterusnya. Mengenai sistemnya mau khilafah, mau kerajaan, mau republik diserahkan kepada kita semua," ucapnya.

Sementara itu, diutarakan Said, sejak Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dibangun dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UU) 1945. Di mana negara mengakui enam agama dan ribuan suku di dalamnya.

"Founding fathers kita baik dari ulama, maupun yang nasionalis semua sepakat bahwa negara ini adalah nation, negara yang damai yang dalam bahasa Arab itu Darussalam," kata Said.

Said pun mengakui, jika HTI memiliki agenda mengubah ideologi Pancasila dengan khilafah. Sehingga, di negara-negara luar HTI dilarang termasuk di Arab Saudi. Dia menilai keberadaan HTI jelas mengancam kebhinekaan.

"Sekarang pusat HTI di London, ini berbahaya kalau dibiarkan menjadi SARA walau cuma suara kecil pidato doang, namun menurut hemat saya, hal itu bisa menimbulkan konflik, bahkan perang saudara," tuntas Said.