PDIP akan mengusung istri wali kota Batu maju Pilkada Malang
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turut memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut larangan keluarga petahana mengikuti Pilkada. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya telah menyiapkan Dewanti Rumpoko sebagai bakal calon bupati Malang, Jawa Timur.
"Beliau istri wali kota Batu (Jawa Timur)," kata Hasto saat menghadiri Sekolah Partai PDIP di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/7).
Sampai saat ini, kata Hasto yang bersangkutan belum secara bulat akan diusung sebagai calon bupati Malang dari partai berlambang banteng ini. Sebab, lanjut dia, semua calon kepala daerah dari PDIP harus mengikuti beberapa tahapan seleksi yang telah ditetapkan oleh partainya.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Siapa yang menganggap dinasti politik sebagai virus pembunuh demokrasi? Pendapat yang kurang lebih sama disampaikan Busyro Muqoddas terkait dinasti politik. Ia melihat adanya dinasti politik bisa menjadi virus pembunuh bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
-
Bagaimana pemilu bisa memastikan legitimasi politik? Salah satu fungsi utama pemilu sebagai sarana untuk menghasilkan legitimasi politik bagi para pemimpin dan pemerintah. Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
"Meski punya hubungan dengan wali kota Batu, masih dalam tahap finalisasi," ujarnya.
Sebelumnya MK mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusannya, MK menilai aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan petahana melanggar konstitusi.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7).
MK menilai Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi. Hal itu bahkan diakui oleh pembentuk undang-undang, di mana pasal tersebut memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas status kelahiran dan kekerabatan seorang calon kepala daerah dengan petahana.
"Dengan demikian, Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih," ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Said, pengumuman nama Risma menjadi Cagub Jatim akan dilaksanakan besok, Rabu (28/8/2024).
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengatakan partainya terbuka bila dalam bekerja sama dengan partai lainnya
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan pencalonan Andika Perkasa menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung orang yang mau maju Pilkada tapi tak mau berpartai
Baca SelengkapnyaNama Ketua Gerindra Kota Kediri Katino kian santer dibicarakan jelang Pilwalkot Kediri. Begini jatuh bangun kehidupannya.
Baca SelengkapnyaDjarot membandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPernyataan Puan berbeda dengan Megawati yang menyebut ada yang mau mengambil alih PDIP.
Baca SelengkapnyaMegawati Goda Puan soal Posisi Ketum PDIP, Ini Kata Pakar Politik
Baca SelengkapnyaSemua incumbent dan tokoh penting Sumut dirangkul oleh PDIP
Baca SelengkapnyaSelain Jakarta, PDIP juga tengah menjaring nama-nama untuk Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak hanya mengandalkan kekuatan kolektif semata
Baca SelengkapnyaAyah, ibu, anak, ipar, adik, dan kakak dalam keluarga bertarung memperebutkan kursi DPR.
Baca Selengkapnya