PDIP desak Jokowi keluarkan Keppres tentang kebutuhan pokok

Merdeka.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Aria Bima mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Keppres terkait Kebutuhan Pokok. Presiden, kata dia, harus mengatur sendiri persoalan pangan secara terpadu dan lintas kementerian terkait.

Keppres tersebut harus terikat dan imperatif terhadap UU Pangan dan UU Perdagangan.

"Keppres ini sangat mendesak dikeluarkan karena kebutuhan pangan rakyat masuk dalam agenda politik presiden, kebijakannya tidak cukup oleh kementerian sektoral," ujar Aria Bima, kepada wartawan di Solo, Selasa (7/6).

Kenaikan harga menjelang puasa dan lebaran, menurut Bima, merupakan hal biasa. Melakukan impor barang-barang tertentu, memang menjadi salah satu solusi. Namun harus ditegaskan sejak awal bahwa motif, alasan dan dampak dari impor tersebut harus berkaitan dengan roadmap swasembada pangan yang telah ditargetkan Pemerintah akan tercapai pada 2017 atau 2018.

"Kalau pemerintah akan melakukan impor, harus dilakukan dalam konteks antisipatif, bukan reaktif. Kebutuhan impor harus terkait dengan konsep kedaulatan pangan. Apalagi komoditas pangan bukan komoditas bebas, melainkan termasuk diatur sesuai UU Perdagangan," katanya.

Artinya, lanjut dia, kalau minus, baru boleh impor dengan tujuan menjaga harga. Dalam hal ini pemerintah bisa melibatkan swasta, namun kendali tetap di tangan Pemerintah.

Pemerintah, kata Bima, harus lebih berperan dan hadir dalam menjaga mata rantai distribusi dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen. Sehingga kebijakan impor yang dilakukan tidak akan memperlemah sektor hulu.

Hal itu bisa dioptimalkan jika Bulog bisa mengambil perannya maksimal. Bulog, lanjut dia, harus benar-benar bertindak sebagai badan penyangga logistik pangan nasional, bukan hanya badan pengelola beras saja.

"Pemerintah harus mengatur harga, memperhatikan 'suplay and demand', termasuk mengatur cara mengurangi defisit lewat kebijakan impor. Impor harus hanya dilakukan sesuai jumlah defisit, waktunya bukan pada saat panen, tidak bebas masuk seluruh Indonesia melainkan hanya daerah yang membutuhkan," terangnya.

"Semua harus dikendalikan secara terpadu dalam Keppres, jangan asal main impor, karena kita ini negara produsen pangan, bukan predator pangan," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan impor sejumlah bahan pangan, terutama untuk mengatasi kenaikan harga menjelang puasa dan lebaran.