Follow
PDIP dukung rencana Jokowi selesaikan pelanggaran HAM masa lalu
Merdeka.com - Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Sehingga masalah ini makin membuat bangsa bersatu.
"Saya pikir sebagai pemimpin kita harus mengedepankan rasa persatuan dan dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu," kata Masinton saat menghadiri Puncak Perayaan Ulang Tahun PDIP ke 43 di Jakarta, Sabtu (4/6).
Terkait masalah bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI), Masinton merasa ada menjadikan bahan ini sebagai manuver politik.
-
Kenapa Masinton Pasaribu usulkan hak angket ke MK? Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan penggunaan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusannya terkait batas usia capres-cawapres dinilai tidak berlandaskan konstitusi.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Kenapa PKI menang pemilu 1955? Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dipimpin oleh Alimin, berhasil mengumpulkan suara lebih dari 6 juta orang dan menguasai 16,4% suara. Partai ini mendapat 39 kursi pemerintahan.
-
Siapa yang memimpin PPKI? Sejak kekelahan Jepang atas Sekutu, ia menjadi anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh penting lainnya.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
"Bukan kemudian membangkitkan masa lalu hanya untuk manuver politik, sehingga rakyatlah yang menilai dan rakyat tidak menghendaki ada pemimpin-pemimpin yang menimbulkan kontroversi," ujarnya.
Anggota DPR komisi III itu menuturkan, biarlah rakyat menilai kebenaran yang terjadi. Sebab, rakyat akan mencatat kebenaran yang terjadi dalam sejarah.
"Rakyat akan mencatat kebenaran-kebenaran yang ada dalam sejarah itu," ujar Masinton.
Menurutnya lebih baik membahas permasalahan kebangsaan seperti kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi masalah bagi Indonesia.
"Lebih baik kita melihat ke depan. Kemudian persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini kemiskinan, ketidakadilan. Jangan ciptakan persoalan lain yang kemudian menciptakan perpecahan bangsa ini," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca Selengkapnya
Panel Barus menyebut PDIP tengah memainkan taktik bambu
Baca Selengkapnya
Semua spanduk yang terpasang di beberapa lokasi itu dengan tulisan atau isi yang sama, namun berlatar warna yang berbeda-beda.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto khawatir dengan tidak lolosnya PPP ke Senayan, karena tidak memenuhi parlementary threshold 4 persen.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan upaya Presiden Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dengan merebut PDIP dan Golkar.
Baca Selengkapnya
PDIP mencium ada upaya membegal partainya melalui Kongres PDIP yang bakal digelar dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca Selengkapnya
Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca Selengkapnya
Dia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Pada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya