PDIP hormati usulan koalisi keumatan Rizieq Shihab ke kubu Prabowo
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Mekkah belum lama ini. Prabowo berada di Tanah Suci dalam rangka melaksanakan umrah bersama pendiri PAN, Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Rizieq mengusulkan agar dibentuk koalisi umat dalam Pilpres 2019 mendatang.
Kubu PDIP yang menjadi parpol pengusung capres petahana Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai rencana pembentukan koalisi keumatan itu. Politikus PDIP, Arteria Dahlan, mengatakan pihaknya menghormati usulan Rizieq kepada kubu pesaingnya itu. Baginya itu merupakan hak setiap orang membentuk koalisi.
Walaupun membawa nama umat Islam, pihaknya tak merasa terganggu. Jokowi, kata Arteria, juga didukung umat Islam.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
-
Siapa saja yang dapat menjadi peserta pemilu? Menetapkan peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Siapa yang bisa melakukan Tindak Pidana Pemilu? Tindak pidana pemilu merujuk pada serangkaian tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum atau pemilu.
"Enggak apa-apa. Itu kan hak. Orang boleh saja melakukan penggalangan dalam berbagai versinya termasuk politik identitas, itu hak mereka," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (5/6).
"Pak Jokowi itu muslim, tapi kalau dikatakan penggalangan umat di kubu sebelah kami hormati juga. Umat Islam juga banyak yang memberikan dukungan ke PDIP," sambungnya.
Arteria mengatakan kubunya banyak didukung kalangan NU maupun Muhammadiyah. Termasuk juga ormas-ormas lainnya yang berada di bawah binaan MUI.
"Secara empirik bisa terlihat bagaimana dukungan keluarga kami dari NU, Muhammadiyah bahkan dari beberapa ormas-ormas yang tergabung dalam MUI secara tegas, secara nyata memberikan dukungan ke Pak Jokowi dua periode," sebutnya.
Koalisi umat dari kubu Gerindra dan PKS, lanjutnya, bukan ancaman yang dapat menggembosi suara Jokowi pada Pilpres mendatang. Menurutnya masyarakat Indonesia mulai cerdas dan rasional dalam memilih pemimpin. Ia juga menilai masyarakat mampu menilai siapa sosok pemimpin yang merepresentasikan umat.
"Bagaimana keberpihakan Pak Jokowi sama umat ini jauh luar biasa, sebelum Pemilu safari ramadan, menyapa semua, menetapkan Hari Santri. Kemudian perhatian beliau terhadap TPG, tunjangan profesi guru agama diselesaikan," kata Arteri.
Selama ini, ia mengaku Jokowi dikesankan sebagai pemimpin yang jauh dari umat Islam. Tapi, kata Arteri, apa yang selama ini dilakukan Jokowi mematahkan anggapan itu. Hal ini ditandai dengan hubungan pemerintah yang cukup erat dengan MUI dan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya.
"Saya pikir pemerintahan kali ini yang paling serius menjalani hubungan (dengan MUI dan ormas Islam)," ujarnya
Arteri menambahkan, ide koalisi umat itu dinilai sebagai upaya berlomba-lomba untuk membangun kemaslahatan bangsa. Karena itulah sebaiknya disyukuri sebagai warna demokrasi di Indonesia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.
Baca SelengkapnyaHasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPDIP menghargai setiap keputusan pimpinan partai politik (parpol) dalam memilih mitra koalisi
Baca SelengkapnyaGerindra membuka lebar pintu bagi siapapun yang ingin mendukung Prabowo di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaPlh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan alias Aher menyatakan tidak masalah PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM)
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca SelengkapnyaPSI menanggapi, permintaan PPP dan PKS yang ingin diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mengaku tidak ambil pusing. Menurut dia hal itu lumrah dalam kehidupan berdemokrasi.
Baca Selengkapnya