PDIP Ikhlaskan Ahok untuk Pertamina

Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Namun, Erick mewajibkan seluruh komisaris di perusahaan pelat merah mundur dari keanggotaan partai politik.

Merespons hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai banteng mengikuti aturan undang-undang dan kebijakan Erick.

"PDIP taat azas, kami ikut perintah undang-undang, ikut kebijakan pak Menteri BUMN sebagai pelaksana tugas dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Artinya, PDIP akan ikut UU, itu sikap PDIP," kata Hasto saat meresmikan Kantor DPC PDIP di Purwakarta, Sabtu (22/11).

Titip Pertamina

Hasto menitipkan harapan ke Ahok agar Pertamina menjadi perusahaan yang mengelola seluruh sumber daya energi berdasarkan pasal 33 undang-undang Dasar 1945. Dia harap Pertamina menjadi pelopor di dalam konsolidasi industri Migas dari hulu ke hilir.

"Penugasan Ahok sebagai komisaris utama adalah menjadikan Pertamina cepat melakukan langkah konsolidasi baik dalam bisnisnya, keuangan, strategi untuk memperkuat integrasi vertikal dan horizontal," ucapnya.

Percaya Integritas Ahok

Hasto pun menegaskan, bahwa mantan gubernur DKI itu profesional memimpin BUMN dan integritasnya tidak perlu diragukan.

"Kami percaya bahwa Ahok mampu menjalankan tugas dengan baik," tandas Hasto Kristiyanto.

Syarat Erick Thohir

Sebelumnya, Erick resmi menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Erick menyatakan Ahok bakal didampingi Wakil Menteri BUMN Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

Erick menyatakan para sosok yang menjadi komisaris di perusahaan pelat merah harus mundur dari keanggotaan di partai politik.

"Semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick, Jumat (22/11).