PDIP: Jangan ada lagi rumah sakit tolak pasien miskin

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP bidang Kesejahteraan rakyat (Kesra), Ribka Tjiptaning, masih meragukan kesiapan Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk menjalankan program kesejahteraan rakyat khususnya di bidang kesehatan. Menurutnya, sejak didaulatnya menteri kesehatan dalam kabinet kerja Jokowi, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan informasi terkait program dan agenda kerja.

"Saya enggak tau apa isi kepala Menkes sekarang. Kita berharap Menkes mau bersikap kritis, pokoknya rakyat bisa terlayani dari sisi kesehatan," kata Ribka di kantor DPP PDIP, Jakarta Sabtu (15/11).

Mantan ketua komisi IX DPR RI ini berharap agar tak ada lagi rumah sakit yang tolak pasien miskin. Ribka menegaskan, kesehatan rakyat adalah prioritas utama dari janji Jokowi terkait revolusi mental semasa kampaye Pilpres lalu.

"Saya enggak mau lagi dengar rakyat masih ada penolakan atau dipersulit berobat. Janji Jokowi saat kapanye kan pendidikan dan kesehatan adalah hal paling utama," tegas Ribka.

Hal itu ditegaskan Ribka saat mengelar diskusi bertema “Dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kita wujudkan Kesehatan yang Berkeadilan” di kantor DPP PDIP,

Menanggapi polemik KIS, Ribka mengatakan, kini tak penting soal sumber dana dan payung hukum kartu tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah Kebijakan Presiden yang fokus memperbaiki sistem kesehatan bagi rakyat.

"KIS itu kan perintah Undang-Undang Dasar pasal 28 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu ada sila kelima Pancasila. Pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat tanparkecuali," jelasnya.

Menurut Ribka amanat Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan oleh siapapun Presiden yang menjabat dan apapun nama produk Undang-Undangnya. Soal mekanisme lewat kartu, dirinya memang menyayangkan bila biaya pengadaan kartu tersebut menghambur-hamburkan uang negara.

"Soal pengadaan kartu memang itu kita kritisi. Saya dengar untuk pengadaan ratusan kartu saja hampir 1 milyar. Itu (anggarannya) harusnya bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kelas 3 kan," kritik Ribka.

Lebih jauh Ribka menjelaskan, ke depan dirinya berharap ada penjelasan kongkrit, terhadap program kesehatan yang sudah dicanangkan oleh presiden Jokowi, khususnya terkait pelayanan kesehatan yang sudah diluncurkan melalui program 'kartu sakti'.

"Tentunya pembantu-pembantu presiden harus mengerti soal revolusi mental. Termasuk soal pembagian-pembagian kartu itu bagaimana cara penggunaanya sama prosedurnya. Revolusi mental seharusnya semua sudah berubah termasuk dalam dunia birokrasi di rumah sakit," tandasnya. (mdk/mtf)