Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP: Jangan karena sesama Golkar, Aziz minta Yance dibebaskan

PDIP: Jangan karena sesama Golkar, Aziz minta Yance dibebaskan Aziz Syamsuddin. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat menilai ocehan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin meminta Kejagung membebaskan Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syamsuddin alias Yance tak pantas. Aziz menuding penahanan Yance diduga terkait kasus korupsi pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Wilayah Sumur Adem, Jawa Barat, Tahun 2004 merupakan agenda politik.

"Jadi sebagai anggota DPR RI jangan intervensi dalam kaitannya dengan penindakan hukum apalagi kaitannya dengan tindakan korupsi jangan karena ini sama-sama satu partai," kata Henry di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (11/12).

Henry menegaskan, jangan mentang-mentang satu partai Aziz berkomentar demikian. Dengan begitu, menurutnya, Waketum Partai Golkar versi Munas IX di Bali itu mengintervensi hukum.

"Jangan karena sama-sama dari Golkar. Jangan intervensi-jangan intervensi," tandasnya.

Dalam kasus ini Yance ditetapkan sebagai tersangka pada 13 September 2010 dalam dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU I di Indramayu senilai Rp 42 miliar.

Yance ditahan sejak Jumat (5/12) kemarin, setelah tiga kali mangkir dipanggil penyidik terkait dugaan korupsi pembebasan lahan proyek PLTU di Sumur Adem tahun 2004. Saat ini, Ketua DPD I Golkar Jabar itu ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung, selama 20 hari ke depan.

Lalu, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menanggapi penahanan rekan separtainya tersebut. Aziz meminta Kejagung membebaskan Yance. Aziz menuding ada agenda tertentu di balik penahanan mantan Bupati Indramayu Irianto Syamsuddin alias Yance yang juga mantan Ketua DPD I Golkar Jabar.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah yang Terafiliasi Koruptor di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan digelar pada 27 November nanti. Masyarakat akan memilih pemimpin setingkat Kota, Kabupaten dan Provinsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik
VIDEO: Johan Budi PDIP Keras Ingatkan Polri Tidak Terbawa Drama Politik

"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"

Baca Selengkapnya
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi
Komisi III Apresiasi Langkah Kejagung Pecat Jaksa Diduga Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik
Dewas KPK Harap Pansel Tak Loloskan Capim yang Melanggar Etik

Calon pimpinan lembaga antirasuah harus terbebas dari pelanggaran etik, karena hal ini berkaitan dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Saya Declare Pertama Tidak akan Gabung di Pemerintahan
Ganjar: Saya Declare Pertama Tidak akan Gabung di Pemerintahan

Dirinya tak akan melakukan cara-cara yang tidak benar dalam mengkontrol pemerintahan Prabowo-Gibran seperti melalui cibiran.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Menkumham Yasonna soal Eddy Hiariej Tersangka KPK: Harus Berpijak pada Asas Praduga Tak Bersalah
Menkumham Yasonna soal Eddy Hiariej Tersangka KPK: Harus Berpijak pada Asas Praduga Tak Bersalah

Menkumham tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Hasto Sebut Sejalan dengan Sikap PDIP
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Hasto Sebut Sejalan dengan Sikap PDIP

Namun, hingga saat ini partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu belum menyatakan secara resmi sikap politik ke depannya.

Baca Selengkapnya