Follow
PDIP: Kritik untuk Budi Gunawan soal rekening gendut subjektif
Merdeka.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tb Hasanuddin meminta sejumlah pihak tidak mempermasalahkan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini salah satu di antara 5 calon Kapolri yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
"Pemilihan calon Kapolri Komjenpol Budi Gunawan menurut hemat saya sudah sesuai prosedur yang berlaku, tak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Pertama Budi adalah salah satu dari 5 calon yang diajukan oleh Kompolnas, dipastikan Kompolnas tidak asal-asalan mengajukannya, tetapi telah melalui tahap seleksi yang ketat," kata Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Minggu (11/1).
Menurut Sekretaris Militer era Megawati ini, Presiden Jokowi tak menyalahi aturan dalam memilih Budi Gunawan sebagai pengganti Kapolri Jenderal Sutarman.
-
Bagaimana Hendarman Supandji memastikan Jaksa pilihannya tidak korupsi? Berulangkali, kata Hendarman, dirinya menekankan kepada jaksa tersebut agak tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan atau melanggar hukum.
-
Siapa yang memuji keputusan Polri? Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Bagaimana MKMK putuskan Arief Hidayat tak melanggar etik? Putusan tersebut dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Kamis (28/3).'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Mengapa Anwar Husin yakin putusan MK tidak akan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran? 'Pasalnya Prabowo-Gibran telah memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat telak dengan pasang calon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03. Dimana Prabowo-Gibran memperoleh suara 96.214.691 suara (58,58 persen), sementara pasangan Anies-Muhaimin 40.971.906 suara (24,95 persen), sedangkan Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen),'
"Kemudian dari 5 orang calon tersebut Jokowi memilih salah satu darinya sesuai dengan hak prerogatif yang dimilikinya sebagai Presiden. Proses selanjutnya Presiden mengajukannya ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UU NO 2 /2002 tentang Kepolisian," ujarnya.
Topik pilihan: Megawati | Kapolri Sutarman | Polri | Mutasi Polri
Dia menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, kecuali mantan Wali Kota Solo ini mengajukan di luar calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas.
"Bahwa kemudian ada sebagian masyarakat yang mengkritisi Budi Gunawan terutama menyangkut rekening gendut menurut saya subyektif," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia mengharapkan beberapa pihak memberikan kesempatan terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Polri ini menggantikan Jenderal Kapolri Sutarman.
"Sekarang proses pemilihan Kapolri sedang berjalan, beri kesempatan Komjenpol Budi Gunawan menjadi Kapolri yang baru dan mari kita awasi kinerjanya langsung oleh rakyat demi kepentingan masyarakat, negara dan bangsa. Jangan ragu-ragu untuk mengkritisinya," ujarnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara IV, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya
Budiman Sudjatmiko menegaskan pertemuannya dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bukanlah bentuk dukungan
Baca Selengkapnya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya
Budiman yang juga mantan aktivis '98 itu terancam dipecat usai memutuskan mendukung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Budiman menganggap pemanggilan tersebut hal yang biasa layaknya kader berdiskusi dengan pengurus partai.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu terkait pertemuan Budiman dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Budi Gunawan menilai Prabowo juga akan memberikan dukungan kepada pasangan calon lain jika mereka mendatangi langsung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca Selengkapnya
PDIP mengaku tak mau memikirkan sikap Budiman yang mendukung Prabowo.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD membandingkan putusan DKPP terhadap Ketua KPU dengan putusan MKMK soal pencalonan Gibran.
Baca Selengkapnya