Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP ngotot revisi UU KPK karena Jokowi tidak tegas menolak

PDIP ngotot revisi UU KPK karena Jokowi tidak tegas menolak Hendrawan Supratikno. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlihat paling ngotot merevisi UU No. 30 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dilanjutkan. Sikap ini berbeda dengan Demokrat, PKB dan NasDem yang memilih menunggu sikap Presiden Jokowi terkait nasib revisi UU ini.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, munculnya sikap ketiga partai tersebut karena kurangnya ketegasan Presiden Jokowi dalam hal ini. Jika presiden tegas, partai juga tentu mempunyai ketegasan.

"Selama ini kan pemerintah diwakili Yasonna dan Luhut. Lalu ada suara jika Presiden tidak firm (tegas). Gaya poco-poco. Lalu ada partai tunggu sikap presiden, ya itu karena Presiden tidak firm. Dia harus tegas," kata Hendrawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2).

Hendrawan menilai di suatu sisi ada keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi yakni dari persetujuan Menkum HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Namun, kata dia, pernyataan Sekretaris Kabinet Teten Masduki dan Jubir Kepresidenan Johan Budi SP seolah-olah Presiden menolak revisi. Dua hal inilah yang dinilai Hendrawan sebagai bentuk ketidaktegasan Presiden Jokowi.

PDIP, kata dia tetap di depan agar revisi ini tetap dilanjutkan. Namun jika pasal-pasal yang dinilai selama ini melemahkan KPK perlu dilihat lagi, PDIP terbuka untuk berdiskusi.

"Begini aja. Kamu membuat pasalnya, asal komponen dari pasal itu ada tiga hal yakni menghargai check and balance, human rights dan process of law," jelas dia.

Adapun sikap ngotot PDIP, jelas dia agar kebenaran tetap ditegakkan. "PDIP itu seperti filusuf Cicero. Kalau berjuang untuk kebenaran, semua konsekuensinya harus nanggung termasuk tidak populer dan tidak laku," pungkas dia.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada
Jokowi Pastikan Tidak Akan Terbitkan Perppu Pilkada

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Bantah Tuduhan Adian soal Jokowi Minta 3 Periode, ProJo Minta Ikhlaskan Gibran Cawapres
Bantah Tuduhan Adian soal Jokowi Minta 3 Periode, ProJo Minta Ikhlaskan Gibran Cawapres

Panel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.

Baca Selengkapnya
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia
Singgung Sumpah Presiden, Megawati Sebut Penentang Putusan MK Bukan Orang Indonesia

Megawati mengatakan, seharusnya putusan MK tidak dipertentangkan.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Tetap di Kabinet: Itu Komitmen meski Jokowi Sudah Berubah
PDIP Tegaskan Tetap di Kabinet: Itu Komitmen meski Jokowi Sudah Berubah

PDIP berdalih menjaga stabilitas politik jauh lebih dikedepankan daripada manuver politik

Baca Selengkapnya
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta
DPR Bikin Aturan Baru Abaikan Putusan MK, PDIP Tetap akan Daftarkan Anies di Pilkada Jakarta

PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024

Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.

Baca Selengkapnya
Yusril: Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi
Yusril: Prabowo Persilakan DPR Proses 10 Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi

Sepuluh nama sebelumnya sudah diserahkan ke pemerintah era Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode
VIDEO: Respons PDIP Soal Kabar Jokowi Gabung Golkar, Keras Singgung Penolakan 3 Periode

Hasto juga menyinggung adanya permintaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.

Baca Selengkapnya
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang
Beda Sikap Jokowi pada 2 Putusan MK yang Berimbas ke Gibran & Kaesang

Dua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya