PDIP ogah ikut campur soal pencekalan Setya Novanto

Merdeka.com - Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dicekal bepergian keluar negeri oleh Imigrasi atas permintaan KPK. PDIP ogah ikut campur atas pencekalan tersebut.

"PDI Perjuangan pada posisi tidak ingin mencampuri yuridiksi politik atau rumah tangga partai politik lain termasuk Partai Golkar, kita hormati," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4).

Basarah juga menolak berspekulasi pencekalan Setnov berpengaruh terhadap kinerja lembaga DPR. Anggota Komisi III ini memilih menunggu proses hukum Setnov lebih lanjut.

Dia meyakini seluruh fraksi partai di DPR akan mengikuti perkembangan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"Dan proses hukum lebih lanjut serta proses pengadilan yang sedang berjalan kita hormati kita tunggu hasil akhirnya bagimana nanti fakta-fakta hukum akan dibuktikan oleh KPK," tegasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dicegah bepergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.

"Sudah sejak kemarin malam Dirjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," katanya, Selasa (11/4).

Namun demikian Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan cegah itu juga memuat status Setnov sebagai tersangka atau masih jadi saksi dalam penyidikan kasus di KPK.

"Sebaiknya bertanya ke penyidik KPK karena semua kompetensi dari penyidik KPK," katanya.