Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP: Perdebatan kepala BIN militer atau sipil sudah tak relevan

PDIP: Perdebatan kepala BIN militer atau sipil sudah tak relevan Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris menilai perdebatan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) harus diisi oleh kalangan TNI atau Polri sudah tak layak untuk diperdebatkan. Sebab, dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang baru.

"Saya rasa sudah tidak relevan lagi ya bicara militer atau sipil, yang penting adalah sosok dan saya rasa Pak BG mampu untuk memimpin lembaga intelijen," kata Charles di Gedung DPR, Selasa (6/9).

Anggota Fraksi PDIP ini mencontohkan di Amerika Serikat misalnya, Direktur CIA selalu dijabat dari kalangan sipil, sehingga jangan sampai isu sipil dan militer ini harus dibesar-besarkan. Sebab, kata dia, keberhasilan menjabat sebagai Kepala BIN tak dilihat dari latarbelakangnya.

"Yang penting kan hasil kerja dan saya yakin Pak BG mampu melakukan perubahan-perubahan di BIN sehingga kerja-kerja BIN lebih efektif membantu pemerintah," katanya.

Sementara itu, Charles berharap agar Budi Gunawan mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara BIN dengan lembaga penegak hukum. Hal ini diperlukan tak hanya di Indonesia, melainkan harus dimiliki oleh setiap lembaga intelijen di dunia.

"Misalnya di Amerika dalam Kongres Amerika telah mengeluarkan laporan bahwa kejadian WTC karena lemahnya koordinasi antara CIA dengan penegak hukum, sehingga informasi yang sudah didapatkan oleh CIA tidak bisa ditindaklanjuti penegak hukum," ujarnya.

Menurut Charles, intelijen di luar negeri sudah membangun suatu sistem information sharing environment (ISE) yang diamanatkan Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act 2004 (IRTPA) yang mewajibkan setiap kepala badan intelijen dan lembaga penegak hukum mengkoordinasikan sharing informasi.

"Kepemimpinan Pak BG bisa memperbaiki koordinasi antar lembaga dan saya yakin Pak BG mampu melakukan itu, karena beliau kita lihat memang piawai dalam membangun komunikasi dan koordinasi baik di internal maupun antar lembaga," katanya. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI
Saat Dua Jenderal TNI Tegas Tepis Isu Revisi UU TNI Hidupkan Kembali Dwifungsi ABRI

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak
VIDEO: Komisi I DPR Ingatkan BIN Tak Jadi 'Corong' Kemenangan Partai saat Pilkada Serentak

Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis
Menko Polhukam Klaim Dwi Fungsi TNI Tidak Seperti Zaman Orba: Bukan untuk Kepentingan Politik Praktis

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Baca Selengkapnya
Sejarah Jabatan Panglima Tertinggi Melekat pada Setiap Presiden Terpilih
Sejarah Jabatan Panglima Tertinggi Melekat pada Setiap Presiden Terpilih

Seorang presiden terpilih selain sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS
VIDEO: Istana Blak-blakan Heboh Jika Gibran Menang Pilpres Akan Angkat CPNS

Ari menegaskan Jokowi tidak pernah mengaitkan proses rekruitmen CPNS dengan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?
VIDEO: Eks Kasad Dudung Jawab Mega soal TNI: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral Juga?

Dudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.

Baca Selengkapnya