PDIP sebut Sprindik Risma dipolitisir

Merdeka.com - Calon wali kota Surabaya nomor urut satu Tri Rismaharini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus Pasar Turi. Kabar ini diperkuat adanya surat dimulainya penyidikan atau SPDP, yang menetapkan calon incumbent Pilwali Surabaya, Jawa Timur ini sebagai tersangka.

Menyikapi kabar ini, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan, isu ini adalah bagian dari black campaign jelang Pilwali Surabaya.

"Dari hasil survei internal kita, sudah mencapai 87 persen, makanya kita melihat ini (kabar Risma tersangka) sebagai upaya politik yang cukup membabi butalah. Sudah hilang akal, hingga mempolitisir SPDP itu sebagai surat penetapan tersangka," terang Whisnu di sela acara pembekalan saksi PDIP di Gedung Wanita, Jalan Kali Bokor, Surabaya, Jumat malam (23/10).

Whisnu juga mengaku, saat isu ini muncul dia langsung konsultasi ke Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Yan Fitri secara langsung.

"Saya juga konfirmasi Kapolrestabes. Beliau menerangkan kalau SPDP ini bukan penetapan tersangka, makanya kalau pemberitaannya penetapan tersangka, ya sangat jauhlah," ucapnya.

Saat ini, lanjut politikus yang akrab disapa Mas Inu ini, pihaknya masih melihat 9 Desember sebagai hal yang harus diselesaikan.

"Kita melihat Bu Risma jauh dari masalah korupsi dan sebagainya. Ya pastilah, ini saya melihat ini sebagai black campaign yang sangat kejam dalam proses politik," katanya.

Pihaknya sangat yakin, SPDP itu bukan masalah apa-apa dan sangat aneh jika diblow-up besar-besaran.

"Jika di tengah-tengah proses perhelatan Pilkada seperti ini tiba-tiba muncul proses, muncul penyelidikan seperti ini harus diblow-up seperti ini. Di mana-mana, proses penyelidikan seperti ini harus ditahan sampai proses Pilkada selesai. Itu untuk menjaga netralitas dan sebagainya," sambungnya.

Wishnu ingin kepolisian dan kejaksaan untuk tetap ikut menjaga netralitas. "Karena kami juga sangat yakin Bu Risma tidak salah apa-apa. Saya yakin, 9 Desember nanti kita akan menang telak."

Bahkan, Whisnu juga mengaku pihaknya tidak akan menanggapi isu-isu tersebut.

"Ya ngapain harus kita tanggapi. Fitnah seperti ini, kan juga bisa mengurangi dosa kita. Justru kita bersyukur. Ya kita tetap menghormati proses hukum, SPDP itu proses dimulainya penyelidikan, jadi bukan penetapan tersangka," terangnya.

Munculnya isu ini bermula dari pernyataan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Romy Arizyanto di sebuah kantin yang ada di lingkup Kejati Jawa Timur, Jalan A Yani Surabaya, Jumat siang (23/10).

Saat itu Romy mengatakan telah menerima SPDP dari Polda Jawa Timur pada 30 September lalu.

"Iya benar, jika telah ada SPDP-nya, berarti sudah ada tersangkanya. Kami menerima SPDP-nya. Pasal yang dituduhkan tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat, Pasal 421 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan," kata Romy pada wartawan waktu itu.

Dalam kasus ini, lanjut Romy, Risma dituding menyalahgunakan wewenang memindahkan tempat penampungan sementara (TPS) pedagang Pasar Turi, yang tengah dilakukan renovasi pasca kebakaran lalu, dan masuk ranah pidana umum.