PDIP Sebut Surat Edaran Kapolri Soal Penerapan UU ITE Beri Keadilan Bagi Masyarakat

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran (SE) terkait penerapan UU ITE. Di antaranya, tersangka pelanggaran UU ITE tidak akan ditahan bila dia sudah meminta maaf kepada korban.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Johan Budi menyebut, dalam konteks SE Kapolri itu proses hukum terhadap tersangka tetap berlanjut. Jika si pelapor dan terlapor tidak menemui titik temu di proses mediasi.

"Sebenarnya panjang itu, bukan cuma itu, jadi jika ada yang berselisih saling lapor kalau sudah minta maaf tidak ditahan, tapi kasusnya tidak berhenti," kata Johan Budi saat dihubungi, Selasa (23/2).

Meski begitu, Johan menyambut baik adanya SE Kapolri tersebut. Kata dia, Kapolri Listyo Sigit mengedepankan prinsip restorative justice dalam praktek UU ITE ini.

"Tapi, tergantung kedua belah pihak itu yang namanya restorative justice yang mau dipraktikkan jadi saya kira langkah Kapolri bagus ya merespons apa yang menjadi diskusi selama ini tentang undang-undang ITE," ucapnya.

"Surat edaran Kapolri yang dikeluarkan tentang kesadaran budaya beretika, ini kan dalam rangka penerapan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," sambung eks Jubir Presiden Jokowi ini.

Menurut dia, dalam konteks UU ITE ini jalan pidana adalah langkah terakhir. Sehingga lebih mengedepankan upaya mediasi.

"Jadi prinsipnya, jika ada hal yang berkaitan dengan hukum ini terkait undang-undang ITE ya, hukum pidana itu adalah upaya akhir dalam menegakkan hukum, jadi dipidana itu upaya yang terakhir," tandasnya.