PDIP: Semua pihak harus berkepala dingin tanggapi status Komjen Budi
Merdeka.com - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka secara tiba-tiba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengejutkan, namun harus disikapi secara hati-hati. Semua pihak harus berkepala dingin menanggapinya.
"Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi Presiden dan Polri," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (13/1/2015).
"Pada awalnya proses penetapan calon Kapolri berjalan sesuai mekanisme Undang-undang, di mana kita menghormati rekomendasi Kompolnas dan Presiden. Serta menempatkan penghormatan pada kewenangan Presiden untuk memutuskan. Namun belakangan muncul berbagai skenario yang dirasakan sangat kuat aspek politiknya," jelas Hasto.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
Karena itu, kata Hasto, PDIP bersikap hati-hati, dan lebih memilih mencermati segala sesuatunya sehingga menjadi lebih jelas.
"Kami berharap agar azas praduga tidak bersalah tetap dihormati dan jangan ada proses yang mengabaikan fakta-fakta hukum sehingga secara mendadak muncul perubahan status tersebut dengan mengalahkan beberapa kasus kakap seperti mafia migas dan korupsi besar yang sudah ditangani begitu lama oleh KPK," ujarnya.
PDIP, tegas Hasto, mendukung pemberantasan korupsi yang tentu saja semuanya harus dilakukan dengan mengedepankan hukum yang berkeadilan, tanpa kepentingan politik dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk penetapan status tersebut.
Untuk itu, PDIP mengajak seluruh pihak untuk tetap bijak dan tidak terprovokasi terhadap situasi yang berkembang saat ini dengan tetap taat pada hukum
"Marilah kita menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa tendensi kepentingan politik orang per orang?" imbaunya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaPrabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaKapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan menegaskan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas selama Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaAnalis politik Arifki Chaniago mengatakan PDIP masih ragu-ragu apakah berkoalisi atau menjadi oposisi
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca SelengkapnyaSambil tertawa keras, budiman mengomentari isu tersebut
Baca SelengkapnyaKomaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo sudah memberi petunjuk kepada kabinetnya untuk bekerja secara tegas dan arif.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya