PDIP Tak Beri Bantuan Hukum Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Usai Terjaring OTT KPK
Merdeka.com - Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menanggapi kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader PDIP yang juga Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.
Ono menyebut masih mencari informasi detil mengenai dugaan kasus hukum yang menjerat Ajay. Hal ini dilakukan untuk dilakukan untuk menentukan kebijakan yang nanti diambil pengurus partai, seperti pemecatan.
"(Pemecatan) adalah kewenangan pengurus DPP PDIP," kata Ono, Jumat (27/11).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa tersangka kasus korupsi timah? Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
Hanya saja, dia memastikan pengurus partai tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Ajay yang diduga terlibat korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit di Kota Cimahi.
"Kami masih cek kebenarannya. Yang menjadi kebiasaan di PDI Perjuangan tidak ada bantuan hukum untuk kader yang melakukan korupsi," ucap Ono.
Diketahui, Tim Satgas lembaga antirasuah dikabarkan menangkap Ajay Muhammad Priatna pada Jumat (27/11) sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan terhadap kader PDI Perjuangan itu diduga terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.
Sementara itu, dari pantauan, suasana Kantor Wali Kota Cimahi di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Kota Cimahi masih diwarnai aktivitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang bekerja. Namun, tidak ada aktivitas di dalam ruang kerja Wali Kota.
Terpisah, di lokasi Rumah Sakit Kasih Bunda yang terletak di Jalan Leuwigajah, Cimahi Selatan, tampak ada bangunan yang masih belum utuh. Para pekerja terlihat bekerja dan lalu lalang di sekitar proyek.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaSahat dijerat dengan pasal 12 a juncto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK mengingatkan agar mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu bersikap kooperatif.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah rumah dinas Mendes Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaPKB menghormati penegakan hukum yang dilakukan KPK atas penggeledahan rumah Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaPolda memanggil para kepala desa di Kabupaten Karanganyar untuk mengusut kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPenggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaKetua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya