PDIP tak gubris banyak masyarakat tolak revisi UU KPK

Merdeka.com - PDI Perjuangan merupakan inisiator revisi UU KPK. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak mau dibilang ngotot dalam revisi UU KPK yang bakal disidangkan dalam rapat paripurna pada Kamis (18/2) besok.

"Kita enggak ngotot, kita konsisten yang kita usulkan bulan Oktober," kata anggota Fraksi PDIP Risa Mariska di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/2).

Anggota Komisi III DPR ini mengakui memang revisi UU KPK sangatlah sensitif. Sehingga wajar bilamana banyak masyarakat yang bereaksi dan menolak dilakukan revisi UU KPK.

Namun demikian, tegas dia, semangat PDIP untuk melakukan revisi UU KPK adalah untuk menguatkan lembaga tersebut.

"KPK ini ada pada saat Ibu Mega jadi presiden, ini juga amanah bagi kita semua ke depannya bagaimana. Tapi kan pada saat RDP dengan KPK ada koreksi ya kita harus koreksi. Kita tetap konsisten revisi UU KPK, tapi poinnya bukan melemahkan tapi lebih ke kinerjanya KPK," jelasnya.

Dia menambahkan, awalnya ada 9 poin dalam revisi UU KPK. Setelah diskusi panjang, disepakati menjadi 4 poin utama yang masuk dalam revisi UU tersebut.

"‎Soal pengawas itu masih membuka ruang untuk diskusi. Kalau dari awal revisi untuk melemahkan KPK kita fraksi mendukung pemerintah menolak sejak awal," klaimnya.