PDIP Usul Pangkas Anggaran Dewan Rp10 Miliar untuk Penanganan Covid-19
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan pemangkasan anggaran sejumlah kegiatan yang ada di DPRD Solo selama tahun 2020. Total anggaran diperkirakan mencapai Rp10 miliar tersebut akan disumbangkan untuk penanganan wabah Covid-19 di Solo.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno seusai rapat yang dihadiri 30 pimpinan dan anggota fraksi. Dalam rapat tersebut, menurut Sukasno, seluruh anggota sepakat untuk mengusulkan adanya pengurangan anggaran sejumlah kegiatan dewan dan sekretariat dewan.
"Jadi hasil rapat fraksi, kita cermati dari beberapa anggaran yang tidak akan mengganggu kinerja kita sampai akhir tahun. Itu ketemu angka Rp10 miliar lebih. Yang itu bisa dipotong dan digunakan untuk membantu penanganan wabah Covid-19 di Solo," ujar Sukasno, Jumat (17/4).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa target PDIP di Bali untuk Pileg 2024? 'Untuk legistatif targetnya minimal mencapai kembali perolehan itu,' tegasnya. Sementara untuk Pilpres, menurutnya, hasil survey menunjukkan posisi Ganjar Pranowo di Bali mencapai 70 persen. Capaian diharapkan akan meningkat karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait pilkada 2024? Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
Sukasno mengungkapkan sedikitnya ada 9 jenis kegiatan dewan dari hasil pencermatan anggaran FPDIP yang bisa dipangkas untuk kegiatan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo.
Yakni perjalanan dinas senilai Rp3,5 miliar; pembentukan raperda Rp1 miliar; bintek dewan Rp750 juta; sosialisasi raperda Rp250 juta, penyerapan aspirasi Rp2,250 miliar, makan minum rapat Rp350 juta; jamuan tamu Rp550 juta; perjalanan dinas Setwan Rp1 miliar; dan bintek Setwan Rp500 juta.
Pemotongan anggaran tersebut, dikatakan Sukasno, hanya di lingkup dewan. Yakni terdiri dari beberapa item, seperti perjalanan dinas, sosialisasi raperda, bintek, peningkatan kapasitas, sekretariat dewan dan sebagainya.
Dia berharap eksekutif yakni, wali kota Solo dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait akan melakukan rasionalisasi yang semuanya dipakai untuk anggaran di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo. Yakni untuk pembelian sembako bagi masyarakat yang terdampak atau masyarakat miskin dan rentan miskin.
"Kami sudah mengirimkan surat ke ketua dewan dan pimpinan dewan yang lain. Jadi kami ini mengusulkan untuk bisa dipotong anggaran-anggaran tersebut," katanya.
Sebelumnya FPDIP Solo juga berencana untuk tidak mengambil masa reses bulan April 2020. Anggaran reses senilai sekitar Rp1,3 miliar akan dialihkan untuk membantu penanganan wabah Covid-19 atau virus Corona di Kota Solo.
"Berdasarkan kesepakatan rapat dan instruksi DPC PDIP Kota Surakarta, untuk bulan April yang nanti akan jatuh reses kedua, kami sepakat untuk tidak mengambil jatah reses. Anggarannya kita hibahkan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kota Solo. Ada kurang lebih Rp1,3 miliar dari 30 anggota FPDIP yang tidak mengambil reses," ujar Sukasno, Rabu lalu.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaRp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.
Baca Selengkapnya