Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Usul Pangkas Anggaran Dewan Rp10 Miliar untuk Penanganan Covid-19

PDIP Usul Pangkas Anggaran Dewan Rp10 Miliar untuk Penanganan Covid-19 Ilustrasi. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan pemangkasan anggaran sejumlah kegiatan yang ada di DPRD Solo selama tahun 2020. Total anggaran diperkirakan mencapai Rp10 miliar tersebut akan disumbangkan untuk penanganan wabah Covid-19 di Solo.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Solo YF Sukasno seusai rapat yang dihadiri 30 pimpinan dan anggota fraksi. Dalam rapat tersebut, menurut Sukasno, seluruh anggota sepakat untuk mengusulkan adanya pengurangan anggaran sejumlah kegiatan dewan dan sekretariat dewan.

"Jadi hasil rapat fraksi, kita cermati dari beberapa anggaran yang tidak akan mengganggu kinerja kita sampai akhir tahun. Itu ketemu angka Rp10 miliar lebih. Yang itu bisa dipotong dan digunakan untuk membantu penanganan wabah Covid-19 di Solo," ujar Sukasno, Jumat (17/4).

Orang lain juga bertanya?

Sukasno mengungkapkan sedikitnya ada 9 jenis kegiatan dewan dari hasil pencermatan anggaran FPDIP yang bisa dipangkas untuk kegiatan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Solo.

Yakni perjalanan dinas senilai Rp3,5 miliar; pembentukan raperda Rp1 miliar; bintek dewan Rp750 juta; sosialisasi raperda Rp250 juta, penyerapan aspirasi Rp2,250 miliar, makan minum rapat Rp350 juta; jamuan tamu Rp550 juta; perjalanan dinas Setwan Rp1 miliar; dan bintek Setwan Rp500 juta.

Pemotongan anggaran tersebut, dikatakan Sukasno, hanya di lingkup dewan. Yakni terdiri dari beberapa item, seperti perjalanan dinas, sosialisasi raperda, bintek, peningkatan kapasitas, sekretariat dewan dan sebagainya.

Dia berharap eksekutif yakni, wali kota Solo dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait akan melakukan rasionalisasi yang semuanya dipakai untuk anggaran di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo. Yakni untuk pembelian sembako bagi masyarakat yang terdampak atau masyarakat miskin dan rentan miskin.

"Kami sudah mengirimkan surat ke ketua dewan dan pimpinan dewan yang lain. Jadi kami ini mengusulkan untuk bisa dipotong anggaran-anggaran tersebut," katanya.

Sebelumnya FPDIP Solo juga berencana untuk tidak mengambil masa reses bulan April 2020. Anggaran reses senilai sekitar Rp1,3 miliar akan dialihkan untuk membantu penanganan wabah Covid-19 atau virus Corona di Kota Solo.

"Berdasarkan kesepakatan rapat dan instruksi DPC PDIP Kota Surakarta, untuk bulan April yang nanti akan jatuh reses kedua, kami sepakat untuk tidak mengambil jatah reses. Anggarannya kita hibahkan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kota Solo. Ada kurang lebih Rp1,3 miliar dari 30 anggota FPDIP yang tidak mengambil reses," ujar Sukasno, Rabu lalu.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga
Gibran Minta DPRD Segera Eksekusi APBD untuk Kepentingan Warga

Penggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara
Alasan DPRD DKI Usul Dana Hibah Parpol Naik Jadi Rp10.000 Per Suara

DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.

Baca Selengkapnya
BPIP Minta Dana Anggaran Ditambah, Rp45,59 Miliar Buat Influencer
BPIP Minta Dana Anggaran Ditambah, Rp45,59 Miliar Buat Influencer

Rp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya
APBD DKI Jakarta 2025 Diusulkan Jadi Rp91,1 Triliun, Ini 4 Program Prioritasnya

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Kejutan Pak Bas Digoda Komisi V Jadi Menteri Era Prabowo-Gibran
VIDEO: Respons Kejutan Pak Bas Digoda Komisi V Jadi Menteri Era Prabowo-Gibran

Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri

Baca Selengkapnya
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024
Banggar DPRD Kota Tangerang Mulai Bahas KUA PPAS Tahun 2024

Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,

Baca Selengkapnya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya
KUA-PPAS APBD Jakarta 2025 Disepakati Rp91,1 Triliun, Ini Rincian Peruntukannya

Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi
Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp493 Triliun, Nilainya Hampir Setara dengan Awal Pandemi

Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR

Menurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

Baca Selengkapnya