PDIP Usul Pemerintah Sediakan Tes Covid-19 untuk Siswa yang Belajar Tatap Muka
Merdeka.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) meminta Pemerintah memastikan ada rasa percaya dari masyarakat terhadap belajar tatap muka. Salah satunya dengan cara mengalokasikan anggaran pendidikan untuk tes Covid-19 bagi para siswa.
Usulan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP, Agustina Wilujeng dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 DPP PDIP.
"Persoalan terbesar sekolah tatap muka adalah terkait untrust atau ketidakpercayaan publik. Sebab tak satupun tes antigen atau PCR yang dilakukan. Saya kira kalau orang tua tak ada garansi bahwa anaknya akan secure, maka takkan diizinkan sekolah,” katanya, Rabu (5/5/2021).
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Apa yang menjadi masalah utama pendidikan? 'Lembaga pendidikan kita sedemikian rupa berada di bawah struktur politik yang menggerogoti kualitas,' katanya.
-
Apa harapan orang tua untuk anak sekolah? Tak bisa dipungkiri, peran orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan akademis dan pribadi anak.
-
Kenapa anak harus percaya diri saat bertemu dengan orang lain? Gunakan Bahasa Tubuh yang Percaya Diri Ingatkan mereka untuk membuat kontak mata dengan orang di sekitar dengan cara yang netral dan tidak agresif. Ini akan membantu mereka terlihat lebih kuat dan percaya diri.
-
Bagaimana mengatasi anak sekolah yang takut? 'Anak-anak menikmati kemandirian baru mereka pada usia ini, tetapi mereka juga takut akan hal itu,' jelas Dr. Ann-Louise T. Lockhart, PsyD, ABPP. Orangtua harus peka terhadap ketakutan ini dan membantu anak menghadapinya dengan tenang.
-
Kenapa anak takut akan kegagalan? Jika mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah, ketakutan akan kegagalan dapat menghalangi mereka untuk mencoba hal-hal baru atau berbeda.
Menurutnya, pemerintah seharusnya berpikir menyediakan vaksinasi bagi anak, dan secara periodik melakukan tes Covid-19 terhadap anak yang menjalankan sekolah tatap muka. Dari sisi anggaran, Agustina mengatakan hal itu bisa diambil dari dana pendidikan yang ada.
“Atau bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran yang masih belum prioritas. Semisal, anggaran sekolah kedinasan bisa ditunda dulu. Sebab proses pendidikan SD hingga SMA lebih penting. Pihaknya mengestimasi bahwa Rp200 triliun bisa disiapkan demi memastikan sekolah tatap muka itu,” jelasnya
Selain itu, kata dia, pemerintah bisa mendorong agar setiap stakeholder pendidikan bertanggungjawab dan bergotongroyong. Baik itu Pemerintahan di Pusat, di provinsi, dan kabupaten/kota.
"Atau bahkan tokoh dan pengusaha yang punya energi, orang tua murid yang punya kelebihan, kita sumbangkan rapid test untuk memastikan anak dalam kelas terjamin sehat. Itu harus. Karena itu adalah jaminan. Dengan begitu sekolah tatap muka akan terjadi," tegas Agustina.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, mengatakan dana besar untuk pendidikan adalah hal yang realistis. Sebab memang yang sedang dihadapi adalah musibah besar berupa virus covid-19 yang telah menjadi pandemi.
"Jadi memang mengalokasikan anggaran Rp200 triliun demi kebudayaan baru dalam belajar, itu murah. Anggaran Rp200 triliun untuk menyelamatkan spesies, generasi itu terlalu murah. Jadi apa yang disampaikan Mbak Agustina itu realistis," kata Budiman.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga kekurangan siswa terjadi karena masih adanya paradigma sekolah favorit.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaSeorang orang tua mengaku pusing dengan alur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Garut, Jawa Barat
Baca SelengkapnyaPuluhan orang tua dan siswa baru SMKN 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menggelar aksi dengan cara mengunci pintu gerbang sekolah, Senin (22/7).
Baca SelengkapnyaKasus ini bermula dari salah satu pelajar yang belum sembuh total dari cacar air masuk sekolah
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaIa mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) sejak 30 April 2024 terkait larangan tersebut.
Baca SelengkapnyaAkibat wabah tersebut, sekolah meliburkan sementara.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku mendapatkan laporan adanya pelanggaran PPDB seperti jual beli kursi di sekolah.
Baca SelengkapnyaAkibat kondisi itu, pemkot menerapkan kebijakan belajar jarak jauh.
Baca Selengkapnya